- OPINI Ambin Demokrasi | CeO Di Bali, Kada Mambuang Taruh
- WALHI Kalsel | Krisis Sungai Barito Bukan Takdir Ilahi, Melainkan Rakusnya Oligarki
- Pesan Menkomdigi Pada HPN 2026, Pers Yang kredibel Dan Independen Bukan pilihan Tapi Kebutuhan
- Perjuangan Wali Kota Lisa Gaungkan Cempaka Sebagai Living Museum, Menteri Fadli Zon Siap Dukung
- Gubernur Muhidin Lantik 292 Pejabat, Evaluasi 6 Bulan Jika kurang Baik Non Job
- Tiga Kampus Bumi Saijaan Apresiasi Terobosan Pendidikan Bupati Rusli
- Sekjen KNPI Kalsel Andi Rustianto Himbau Pemuda Jauhi Judi Online
- Perkuat Integritas, Pelindo Kotabaru Gandeng Kejaksaan Sosialisasikan Larangan Pungli dan Gratifikas
- Banjarbaru Dorong Ekonomi Kreatif, Wali Kota Lisa Perkuat Sinergitas Dengan Menteri Ekraf RI
- Dongkrak Ekonomi Lokal, Banjarbaru Ramadhan Festival 2026 Siapkan 150 Booth UMKM Gratis
LSM Ultimatum Kejati Kalsel: Tindak Korupsi dan Tambang Liar di Kotabaru

Keterangan Gambar : Massa LSM saat menyambangi Kejati Kalsel, Selasa (9/12/2025).
Banjarbaru, Borneopos.com - (10/12/2025) — Gabungan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel pada Selasa (9/12).
Baca Lainnya :
- Gabungan LSM Banua Geruduk Kejati Kalsel, Pertanyakan Kasus Mandek dan Tambang Ilegal0
- HAKORDIA 2025; Upaya Sistematis Pemkab Kotabaru Berantas Korupsi 0
Diawal orasi, massa LSM mengakui adanya semangat baru di tingkat Kejati Kalimantan Selatan dalam menjerat pejabat tinggi. Namun, mereka menyoroti kinerja Kejari Kotabaru, yang dinilai tak profesional dalam bekerja, sehingga Kotabaru menjadi "wilayah yang tak mampu menyentuh" koruptor besar.
Salah satu pimpinan aksi asal Kotabaru, pentolan LSM AKGUS, Hardiyandi SH atau sering disapa Bang Tungku menuntut Kejati Kalimantan Selatan lebih tegas dan profesional dalam menindak pelaku korupsi dan praktik penambangan liar yang merusak lingkungan Kalsel, khususnya di Kotabaru.
Bang Tungku secara spesifik membeberkan beberapa kasus proyek infrastruktur di Kotabaru yang sudah dilaporkan LSM ke Kejari Kotabaru, tapi hingga kini tak jelas ujung pangkalnya.
"Di Kotabaru, ada banyak kasus yang tidak ada kejelasan. Beberapa di antaranya adalah Proyek Jembatan Sulangkit-Tanjung Semelantakan dan Proyek Jembatan Gantung Gendang Timburu," jelas Bang Tungku.
Menurutnya, kasus tersebut sudah ditetapkan ada kerugian negara, hingga miliaran rupiah, namun sampai akhir 2025 belum selesai.
"Sudah ada hasil pemeriksaan BPK dan Inspektorat Kotabaru kerugian negara lebih 2 miliaran rupiah di proyek jembatan tersebut, tapi belum ditindaklanjuti,"jelas beliau.
Disela-sela aksi bang Tungku berharap tim jaksa di Kejaksaan Negeri Kotabaru benar-benar menjalankan tugas sesuai visi misi Kejaksaan, menjaga integritas, bekerja secara profesional, mandiri, jujur dan adil serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.
"Kami minta Kejaksaan Negeri Kotabaru bekerja secara profesional, tindak semua pelaku Korupsi, jangan terbang pilih," tutup Bang Tungku, Selasa (9/12/2025).
Ditempat yang sama, aktivis lainnya, Husaini, yang turut berorasi, menyoroti peringatan Hari Anti Korupsi yang dirayakan setiap tahun.
Ia menilai peringatan tersebut akan menjadi hampa jika tidak diikuti dengan transparansi dan penindakan nyata.
"Padahal hari anti korupsi ini diperingati setiap tahun, cuman seperti seremonial aja," sindir Husaini.
Gabungan LSM se Kalimantan Selatan mendesak Kejat Kalseli untuk membuka diri terhadap aspirasi masyarakat.
"Kami mendesak Kejati agar kasus-kasus yang sudah dikerjakan agar lebih transparan. Selama ini jika melaporkan, tidak ada kelanjutannya, tidak ada kejelasan," tambahnya.
Husaini menekankan bahwa pengawasan harus dilakukan bersama-sama oleh berbagai pihak.
"Baiknya kita bersama-sama, baik masyarakat, mahasiswa, (maupun) APH (Aparat Penegak Hukum), selalu mengawasi karena uang rakyat ini harus untuk peruntukan, bukan untuk dikorupsi," jelas beliau.
Orator LSM ini mencontohkan, kemirisan hukum di Kalsel melalui kasus mantan Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, di mana kasus jual beli tanah negara yang melibatkan bupati tidak tersentuh, sementara staf administrasi yang hanya membuat kuitansi justru dihukum.
Diakhir Aksi damai ini, gabungan LSM se Kalimantan Selatan mendorong agar agar Kejati Kalsel segera mengambil langkah tegas untuk menindaklanjuti semua laporan, menjamin transparansi dan memastikan keadilan ditegakkan, khususnya bagi masyarakat kecil yang terdampak korupsi dan kerusakan lingkungan. (red/nita)



Baca Lainnya :
- Proyek Jembatan Gantung Dinas PUPR, Kastel Kejari Kotabaru: Kerugian Negara Harus Dikembalikan 0
- Bang Tungku Apresiasi Inspektorat Kotabaru Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Jembatan Sulangkit0
Berita KALSEL



.jpg)
.jpg)

1.jpg)





