- Usung Visi Besar, Tokoh muda Tanah Bumbu Andi Rustianto Siap Maju Jadi Ketua KONI Kalsel 2026-2030
- KONI Kalsel Siap Gelar Pemilihan Ketua Umum, Anda Berminat dan Memenuhi Syarat Silahkan Daftar!
- Meski Dana Transfer Dipangkas, Andi Rudi Genjot Pertumbuhan Ekonomi Tanbu Tertinggi 5 Tahun Terakhir
- Pemprov Kalsel Sampaikan LKPJ 2025, Indikator Pembangunan Tunjukkan Tren Positif
- Pinky Manarul Alam Siap Bertarung di KNPI Barito Kuala, Berikut Rekam Jejaknya!
- KNPI Tanah Bumbu Apresiasi Musrenbang sebagai Wadah Aspirasi Pembangunan Daerah
- Menteri Lingkungan Hidup dan Rektor ULM Perkuat Sinergi Penanganan Sampah Berbasis Kampus
- Usai Cuti Bersama Idulfitri, Walikota Banjarbaru Lisa Ingatkan ASN Tingkatkan Etos Kerja
- Kepala UPT Wisata, Dian: 8.000 Wisatawan Berlibur Dengan Aman di Pantai Gedambaan
- Dalam 5 Hari, Wisata Air Terjun Tumpang Dua Kotabaru Layani 1.300 Wisatawan
Chairil Anwar Ikuti Rakor Soal Korupsi Bersama KPK RI di Yogyakarta

Keterangan Gambar : Chairil Anwar saat hadiri rakor dengan KPK di Yogyakarta, Rabu (19/3/225).
Yogyakarta, Borneopos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi menggelar rapat Koordinasi untuk 6 kepala daerah beserta dengan pimpinan DPRD, yaitu Kepala Daerah di Wilayah D. I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, Rabu (19/3/2025) di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Lainnya :
- Bupati Rusli Kunker ke Kementerian Perhubungan RI, Bawa Usulan Penting, Simak Isinya!0
- Disparpora Kotabaru Gelar Lomba IMTAQ, Ratusan Pelajar Berpartisipasi0
Agenda rapat koordinasi ini antara lain penguatan kepala daerah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah daerah yang bebas dari korupsi pasca pelantikan kepala daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Chairil Anwar mengatakan bahwa DPRD menyambut baik rapat koordinasi yang digagas oleh KPK melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi.
"Selain itu, dalam rangka meningkatkan pencapaian "monitoring center for prevention" (MCP) dari masing-masing daerah, Provinsi dan Kabupaten/kota," ucap Chairil.
Untuk di ketahui, MCP adalah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. (red)


Baca Lainnya :
- 35 Anggota DPRD Kotabaru Periode 2024-2029 Resmi Dilantik0
- Suwanti Kandidat Kuat Gantikan Posisi Ketua DPRD Kotabaru, Jika Syairi Mundur0
Berita DPRD



.jpg)










