- Perkuat Sinergi, DPD KNPI Silaturahmi Dengan Bupati Hulu Sungai Selatan
- DPD KNPI Kalsel Gelar Rakerda, Susun Program Kerja Tiga Tahun ke Depan
- Byar Pret! Byar Pret! LBH Borneo Nusantara Resmi Gugat PLN di PTUN Banjarmasin
- Pelindo Kotabaru Perkuat Sinergi Maritim, Dukung Open Ship KRI Banjarmasin-592 di Pelabuhan Stagen
- Menko Polkam Apresiasi Penanganan Karhutla di Kalsel, BPBD Perkuat Lima Posko Lapangan
- Menko Polkam Optimistis Karhutla Kalsel Terkendali, Tekankan Sinergi dan Kepedulian Masyarakat
- Hasnuryadi Sulaiman: Sinergi Kuat Banua Hebat Jadi Fondasi Pembangunan dan Keamanan Kalsel
- FKG ULM Selaraskan Persepsi Instruktur Klinik melalui Workshop Clinical Teaching Berbasis OBE
- Ratusan Pesepakbola Ikut Seleksi Pembentukan Tim Peseban Jelang Piala Soeratin U-17 Kalsel
- Puluhan Warga Rantau Bakula Geruduk PT Merge Mining Industri Tuntut Hentikan Operasi
Chairil Anwar Ikuti Rakor Soal Korupsi Bersama KPK RI di Yogyakarta

Keterangan Gambar : Chairil Anwar saat hadiri rakor dengan KPK di Yogyakarta, Rabu (19/3/225).
Yogyakarta, Borneopos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi menggelar rapat Koordinasi untuk 6 kepala daerah beserta dengan pimpinan DPRD, yaitu Kepala Daerah di Wilayah D. I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, Rabu (19/3/2025) di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Lainnya :
- Bupati Rusli Kunker ke Kementerian Perhubungan RI, Bawa Usulan Penting, Simak Isinya!0
- Disparpora Kotabaru Gelar Lomba IMTAQ, Ratusan Pelajar Berpartisipasi0
Agenda rapat koordinasi ini antara lain penguatan kepala daerah untuk mewujudkan tata Kelola pemerintah daerah yang bebas dari korupsi pasca pelantikan kepala daerah di Wilayah D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Chairil Anwar mengatakan bahwa DPRD menyambut baik rapat koordinasi yang digagas oleh KPK melalui Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi untuk mewujudkan kerjasama dan sinergitas dengan pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dari praktek korupsi.
"Selain itu, dalam rangka meningkatkan pencapaian "monitoring center for prevention" (MCP) dari masing-masing daerah, Provinsi dan Kabupaten/kota," ucap Chairil.
Untuk di ketahui, MCP adalah program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi. (red)


Baca Lainnya :
- 35 Anggota DPRD Kotabaru Periode 2024-2029 Resmi Dilantik0
- Eka Saprudin, Mantab Camat Pulau Laut Selatan Kini Jadi Pj Sekda Kotabaru0














