- Wawali Banjarbaru Mundur! Ketua GMPD: Pengganti Harus Dari Partai Koalisi dan Dekat Kepada Warga
- WALHI Kalsel Desak KLH Buka Data 335 Perusahaan yang Diinvestigasi Terkait Karhutla
- Pemkab Kotabaru dan Kementerian ATR/BPN Bahas Potensi Pengembangan Serongga
- Diskusi Kritis di Banjarbaru, Djarot PDIP: Anak Muda Diam, Politik Akan Dikuasai Orang Tidak Waras
- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, WALHI Region Kalimantan Tantang Polri Penjarakan Direkturnya!
- Pelantikan KNPI Kotabaru Periode 2026–2029, Pemuda Diajak Bersatu dan Berkontribusi untuk Daerah
- Pengurus KNPI Kotabaru Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Kadisparpora: Kami Siap Kolaborasi
- Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Ancam Demo Gubernur Kaltim pada 4 Nopember 2026
- Pemprov Kaltim Ikuti Rakornas TPAKD 2026
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Kotabaru Bagikan Bonus Bagi Atlet Juara Porprov 2025
Soal Tambang di Hampang, Syahrani: Segera Kami sampaikan ke Pimpinan DPRD Kotabaru

Keterangan Gambar : Syahrani, Anggota DPRD Kotabaru
Kotabaru, Borneopos.com - Pasca demonstrasi sejumlah warga di Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, pada Senin, 5 Januari 2026 lalu yang menuntut penghentian aktivitas tambang emas yang menggunakan alat berat ekskavator dan diduga kuat merusak lingkungan, anggota DPRD Kotabaru dari Fraksi Golkar, Syahrani akhirnya angkat bicara.
Baca Lainnya :
- Syahrani Anggota DPRD Kotabaru Bantu Alat Musik ke Karang Taruna Desa Tarjun 0
- DPRD Kotabaru Soroti Kinerja dan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi Warga Saijaan0
Terkait gejolak yang di Kecamatan Hampang, Syahrani memang belum mendapat laporan secara langsung baik lewat telp atau pesan WhatsApp dari masyarakat.
"Memang belum ada informasi atau pengaduan langsung, kami hanya mendengar lewat pemberitaan di media online dan elektronik terkait angin masa tersebut, " terangnya kepada Borneopos.com, Senin (12/1/2026) di Gedung DPRD Kotabaru.
Namun demikian, lanjut Syahrani dirinya akan membawa persoalan ini ke pimpinan dewan (ketua DPRD) untuk menindaklanjuti keluhan warga Hampang.
"Soal dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat pertambangan, yang memicu aksi unjuk rasa damai warga hampang ini, saya segera komunikasikan ke ketua dewan. Terkait langkah selanjutnya lembaga DPRD, biar pimpinan dewan yang akan memutuskan," terang Syahrani.
Mengakhiri penjelasannya Syahrani mengatakan bahwa jika memang kegiatan pertambangan pertambangan tersebut tidak memiliki izin dan merugikan masyarakat karena mencemari sungai maka sebaiknya segera di tertibkan.
"Kami berharap persoalan pertambangan ini segera mendapat solusi terbaik," tutupnya.
Baca Lainnya :
- 35 Anggota DPRD Kotabaru Periode 2024-2029 Resmi Dilantik0
- Suwanti Kandidat Kuat Gantikan Posisi Ketua DPRD Kotabaru, Jika Syairi Mundur0














