OPINI | Kesetaraan Pejabat dan Warga, Ala Swedia

Oleh: Noorhalis Majid

Banjarmasin, Borneo Pos  --  Sepertinya, kebijakan terhadap pejabat yang diterapkan di Swedia, yang sekarang sedang viral di media sosial, dimana semua pejabat tidak mendapatkan fasilitas, terutama mobil dinas dan tunjangan lainnya, serta dibayar lebih rendah dari gaji guru, layak menjadi rujukan bagi Indonesia. 

Baca Lainnya :

• Opini | Good Governance Ala Dedi Mulyadi0
• Sungai Dan Sampah, Jadi Prioritas 100 Hari Kerja Walikota dan Wawali Banjarmasin Terpilih0

Selain alasan efisiensi, juga berdampak pada membangun kesetaraan dan meningkatkan kepercayaan publik. 

Selama ini antara pejabat dan warga tidak setara. Pejabat hidup dengan segala fasilitas dan kemudahan, sementara warga “hampas pangkung” berjibaku dengan segala problem hidupnya, dan itu pun harus membayar segala jenis pajak, iuran dan kontribusi, yang kelak dinikmati para pejabat.

Pajak yang dikumpulkan dengan susah payah, dibayar melalui keringat warga, termasuk para UMKM dan pedagang kaki lima, penggunaannya tidak efisien, karena pejabatnya tidak arif dalam membelanjakan, dan tidak tahu skala prioritas. Seandainya efisien, uang pajak tersebut pasti berguna untuk membangun kesejahteraan bersama, bukan menumpuk kemewahan para pejabatnya.

Kalau gaji pejabat lebih rendah dari para guru, pendidikan akan maju. Sebab yang merasa berkualitas, berkompetisi menjadi guru, bukan berebut menjadi pejabat. Sekolah tidak kekurangan guru, dunia pendidikan diisi orang-orang yang kompetitif, dan posisi guru menjadi sangat terhormat. 

Karena gaji pejabat lebih rendah dari gaji guru, para pejabat hanya akan diisi oleh orang-orang yang “tulus”, tidak mengejar uang dan fasilitas. Berkomitmen memperbaiki kebijakan, dan tata kelola pemerintahan agar semakin bagus.

Bila pejabat gajinya lebih rendah dari guru dan tidak mendapat fasilitas apapun, maka money politik dalam pemilu yang memperebutkan jabatan, tidak laku lagi. Pemilu akan bersih dari segala intrik dan kecurangan. Bahkan kasak kusuk memperebutkan jabatan politik, tidak terjadi lagi. 

Karena pejabat tidak mendapat fasilitas mobil dinas lagi, kemacetan lalu lintas dan polusi udara akan berkurang. Pejabat akan memikirkan bagaimana pembangunan transportasi publik yang mudah dan murah, guna menghantarkan dia dan warga pada tempat kerjanya masing-masing. Pejabat akan hidup sederhana lagi bersahaja, dan menjadi contoh serta panutan bagi warganya

Mungkin role model yang dicontohkan Swedia, layak dicoba. Terutama memulihkan kepercayaan publik kepada para pejabat dan pengelola pemerintahan, serta menjadi pintu masuk memperbaiki Pemilu dan politik yang terlanjur “mata duitan”. (nm/Ambin Demokrasi)

Baca Lainnya :

• Sungai Dan Sampah, Jadi Prioritas 100 Hari Kerja Walikota dan Wawali Banjarmasin Terpilih0
• Opini | Good Governance Ala Dedi Mulyadi0