Temui Massa GMPD, Sekda Banjarbaru: Soal Raibnya Rp. 2,6 M di Dinkes, Kami Tidak Tinggal Diam



Banjarbaru, Borneopos.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru, Sirajoni, menemui massa dari Gerakan Masyarakat Peduli Demokrasi (GMPD) yang menggelar orasi di depan kantor Pemkot Banjarbaru, yang dipimpin langsung oleh Ketua GMPD, Drs. Rachmadi, Rabu (3/12/2025).

Baca Lainnya :

• Kepala Bappeda Kalsel, Suprapti Tri Astuti Dilaporkan Bang Tungku ke Kejaksaan Kotabaru 0
• LSM BP3K-RI Minta Gubernur Muhidin Tinjau Ulang Pengangkatan Tuti Jadi Kepala Bapedda Kalsel0

Meskipun Walikota dan Wakil Walikota berhalangan hadir dikarenakan urusan mendesak lainnya, kehadiran Sekda menegaskan keterbukaan Pemkot Banjarbaru terhadap aspirasi warganya. 

Berikut 10 tuntutan GMPD  yang sampaikan saat orasi : 

1. Mengurangi acara seremonial karena tidak sejalan dengan instruksi Pak Prabowo tentang efesiensi acara seremonial

2. Mengevaluasi acara-acara lomba yang memerlukan biaya banyak, 

3. Meminta Walikota melanjutkan bedah rumah

4. Mengevaluasi pelaksanaan pasar murah

5. Meminta Walikota untuk mencopot tenaga ahli khusus yang diangkat walikota

6. Penanganan stunting

7. Kejelasan tentang wakil walikota yang selama menjabat tidak pernah terlihat

8. Mengusut tegas kasus uang yang dibawa kabur bendahara di dinas kesehatan

9. Sidak SPBU dan SPBE atas kelangkaan BBM dan gas LPG

10. Monitoring GMPD akan kinerja pemerintah 

Merespon tuntutan yang di sampaikan GMPD terkait efisiensi anggaran seremonial, Sekda Sirajoni menegaskan bahwa pemerintah kota telah melakukan langkah konkret.

"Terkait Dana Anggaran, saat ini sudah diterapkan. Anggaran tahun 2024 ada pemotongan sekitar 36% dari dana APBD sebanyak 1,6 T sehingga kurang lebih 370-450 M yang harus dipangkas. Jika dulu setiap acara ada makan besar, sekarang ditiadakan dan diganti hanya dengan snack. Kami juga mengurangi acara seremonial yang memakan biaya besar," ujar Sirajoni di hadapan massa.

Terkait isu sensitif mengenai raibnya dana di Dinas Kesehatan (Dinkes) yakni hilangnya dana Dinas Kesehatan sebesar Rp 2,6 Miliar yang diduga dibawa kabur oleh bendahara. Sirajoni menjelaskan bahwa Pemkot tidak tinggal diam. 

Ia menyatakan bahwa pihaknya telah mendatangi keluarga tersangka untuk mediasi dan menggali informasi.

"Kami terus berusaha mencari keberadaan yang bersangkutan. Pemerintah kota berkomitmen menyelesaikan masalah ini dan memastikan tidak ada pembiaran," tambahnya. 

Disela-sela kegiatan orasi, Ketua GMPD, Rachmadi mengungkapkan kekesalannya. "Kami kecewa kenapa sampai sekarang belum ada kejelasan soal bendahara Dinkes. Seharusnya bukan hal yang sulit bagi Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangkap terduga tersangka, apalagi angkanya tidak sedikit, 2,6 Miliar uang rakyat," tegas dengan nada tinggi.

Meskipun Sekda telah memberikan penjelasan mengenai upaya pencarian dan efisiensi anggaran, GMPD menilai janji manis tidak cukup.

Rachmadi menegaskan pihaknya memberikan batas waktu (deadline) yang ketat bagi Pemkot Banjarbaru.

"Kami akan memantau terus selama 6 bulan ke depan. Jika tidak ada perubahan signifikan dan kasus ini tidak tuntas, saya akan mengajak warga Banjarbaru untuk turun kembali melakukan orasi dengan jumlah yang jauh lebih besar," ancam Rachmadi menutup orasinya.

Aksi orasi berlangsung damai dengan kesepakatan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi bahan evaluasi utama Pemkot Banjarbaru. (red/nita)

Baca Lainnya :

• Proyek Jembatan Gantung Dinas PUPR, Kastel Kejari Kotabaru: Kerugian Negara Harus Dikembalikan 0
• Bang Tungku Apresiasi Inspektorat Kotabaru Tindaklanjuti Dugaan Korupsi Jembatan Sulangkit0