RDP DPRD Kotabaru, Pertamina : Stok BBM Kita Aman, Masyarakat Jangan Khawatir!



Kotabaru, Borneopos.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar dan pertalite yang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini di Kabupaten Kotabaru mendapat perhatian serius dari DPRD. Hal ini di tindaklajuti dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kotabaru Pada Senin (4/5/2026).

Baca Lainnya :

• DPRD Gelar Paripurna Terkait Penyampaian 3 Buah RAPERDA oleh Bupati Kotabaru 0
• Perkuat Pemahaman Pelaku Industri, Disperin Kalsel Fasilitasi Pelaporan Data Industri Melalui SIINas0

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin, serta dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, PT. Pertamina Kotabaru, perwakilan pelangsir, organisasi speedboat, dan anggota DPRD Kotabaru.

Perwakilan Pertamina Kotabaru, Faisal, menegaskan terkait stok BBM Bio Solar dan Pertalite, tidak pernah terjadi pengurangan. Ia menyampaikan bahwa penyaluran BBM, khususnya pertalite dan solar, tetap mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan, bahkan mengalami peningkatan pada sektor subsidi. Ia juga memastikan ketersediaan stok di pertamina Kotabaru dalam kondisi aman.

“Dari segi stok itu tidak pernah ada pengurangan bahkan kita menyesuaikan yang sudah ditentukan oleh SBM, jadi untuk produk dalam hal pertalite dan solar itu kami tidak pernah mengurangi, adapun dengan subsidi itu justru ada peningkatan penyaluran, kemudian mengenai stok kami cukup aman jadi masyarakat jangan khawatir,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin, menyoroti peran pelangsir dalam distribusi BBM, terutama di wilayah kepulauan seperti Tanjung Selayar. Ia menilai, keberadaan pelangsir tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai penyalahgunaan, melainkan bagian dari solusi distribusi di daerah dengan keterbatasan SPBU.

Ia menjelaskan, di wilayah kepulauan, pelangsir justru turut membantu pertamina menyalurkan BBM kepada masyarakat. Namun demikian, sebut Awaludin, untuk menghindari jika terjadi penyalahgunaan, maka perlu dibuat aturan bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan pihak terkait.

“Larangan Di SPBU itu sendiri untuk pelangsir itu seperti apa, karena daerah Tanjung Selayar dan daerah kepulauan para pelangsir itu ikut serta mendistribusikan bukan menyalahgunakan. Kalaupun nanti ada menyalahgunakan, kita punya aturan sendiri. Pada rapat ini, pemerintah daerah, DPRD, SPBU memutuskan sebuah aturan kalau memang misalnya tidak boleh ada pelangsir. Perlu kita ingat, daerah Kotabaru ini, daerah kepulauan, dengan jumlah SPBU kita tidak seimbang akhirnya lahirlah para pelangsir, untuk membantu pertamina dalam perindustrian BBM,” pungkasnya.

Di sisi lain, Arbain selaku perwakilan pelangsir mengungkapkan kendala yang dihadapi di lapangan. Ia mengatakan bahwa sejak 1 Mei lalu, speedboat tidak lagi diperbolehkan mengambil BBM di SPBU, yang berdampak pada distribusi ke wilayah tertentu.

“Masalah di lapangan dari tanggal 1 kemarin speedboat tidak bisa lagi mengambil minyak di SPBU, permasalahannya dilarang oleh Pertamina, jadi banyak speedboat tidak bisa jalan, dan akhirnya para penumpang terlantar yang dari arah kotabaru ke sungaian, maupun sebaliknya. Jadi kesempatan ini kami mohon pemerintah, Pertamina membijaksanai, agar angkutan umum bisa berjalan seperti biasa,” ungkapnya.

Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Abu Suwandi menyampaikan hasil kesimpulan sementara RDP tersebut yaitu:

Menambah pasokan BBM di wilayah terdampak.

Memastikan distribusi BBM ke wilayah yang terdampak.

Memastikan distribusi BBM berjalan lancar hingga ke wilayah pesisir dan wilayah-wilayah terpencil.

Meminta pertamina melakukan evaluasi tentang distribusi BBM di Kabupaten Kotabaru, 

Menjamin ketersediaan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengintruksikan 

Meminta Kepada aparat (Polres dan Satpol PP) agar melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM.

Menindak tegas praktik-praktik penyimpangan atau mafia BBM.

Poin terakhir, DPRD bersama pemerintah akan mempertimbangkan kembali terkait dengan diberikannya kompensasi distribusi BBM dalam rangka keberkelanjutan roda ekonomi yang ada di Kotabaru ini. (red/paridah)

Baca Lainnya :

• Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
• Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250