Ketua DPRD Kotabaru Hadiri Pengukuhan DPK APINDO Kotabaru periode 2026–2031

Reported By Pimred Borneo Pos 04 Nov 2026, 05:56:19 WIB Kotabaru
Ketua DPRD Kotabaru Hadiri Pengukuhan DPK APINDO Kotabaru periode 2026–2031

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti.




Kotabaru, Borneopos.com  -  Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Hj. Suwanti, berharap kepengurusan baru Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Kotabaru mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, DPRD, serikat pekerja, serta masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.


Baca Lainnya :

Harapan tersebut disampaikannya saat menghadiri Dialog Ekonomi dan Pengukuhan Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) APINDO Kabupaten Kotabaru periode 2026–2031 di Meeting Room Ruma Guest House Kotabaru, Rabu (4/11/2026).


Suwanti mengatakan, APINDO memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang baik antara dunia usaha dengan berbagai pihak. Ia berharap organisasi tersebut dapat menjadi wadah komunikasi sekaligus mendorong perkembangan sektor usaha di Kabupaten Kotabaru.


"Harapan kami, para pengusaha itu bisa tumbuh, kemudian pengusaha lokal dan UMKM bisa berkembang. Masyarakat di sekitarnya juga menerima manfaat dari adanya perusahaan itu," ujarnya.


Ia juga berharap keberadaan perusahaan di Kabupaten Kotabaru tidak hanya memberikan keuntungan bagi pelaku usaha, tetapi turut memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui perkembangan ekonomi dan kesempatan usaha.


"Mudah-mudahan kawan-kawan APINDO Kabupaten Kotabaru selalu diberikan petunjuk dan keberkahan dalam melaksanakan tugas di organisasi yang diemban," tuturnya.


Lebih lanjut, Suwanti menilai tantangan yang dihadapi APINDO ke depan cukup banyak. Karena itu, diperlukan keterbukaan dalam menerima aspirasi, baik dari kalangan pengusaha maupun para pekerja, agar berbagai persoalan dapat dikomunikasikan dengan baik.


"Support kami dari DPRD, APINDO nantinya juga harus mendengarkan keluh kesah dari masyarakat atau pekerja," jelas Suwanti.


Ia menegaskan, DPRD bersama pemerintah daerah siap memberikan dukungan dan memfasilitasi apabila terjadi persoalan antara perusahaan dan pekerja, terutama ketika muncul kesalahpahaman akibat kurangnya komunikasi.


"Kami dari pemerintah daerah juga akan memfasilitasi, terutama dari DPRD, misalnya ketika ada kurang komunikasi yang menimbulkan sesuatu yang tidak disepakati," pungkasnya. (red/prdh)




Baca Lainnya :




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment