- Ketua DPK APINDO Kotabaru, Putra: APINDO Menjadi Rumah Bersama Para Pengusaha
- Ketua DPRD Kotabaru Hadiri Pengukuhan DPK APINDO Kotabaru periode 2026–2031
- WALHI Sebut RSPO is Greenwashing! Buyers Diminta Hentikan Pembelian Dari Pemasok Terkait Karhutla
- Wawali Banjarbaru Mundur! Ketua GMPD: Pengganti Harus Dari Partai Koalisi dan Dekat Kepada Warga
- WALHI Kalsel Desak KLH Buka Data 335 Perusahaan yang Diinvestigasi Terkait Karhutla
- Pemkab Kotabaru dan Kementerian ATR/BPN Bahas Potensi Pengembangan Serongga
- Diskusi Kritis di Banjarbaru, Djarot PDIP: Anak Muda Diam, Politik Akan Dikuasai Orang Tidak Waras
- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, WALHI Region Kalimantan Tantang Polri Penjarakan Direkturnya!
- Pelantikan KNPI Kotabaru Periode 2026–2029, Pemuda Diajak Bersatu dan Berkontribusi untuk Daerah
- Pengurus KNPI Kotabaru Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Kadisparpora: Kami Siap Kolaborasi
Sidang DKPP, Menyelamatkan Suara Tuhan

Keterangan Gambar : Noorhalis Majid
Oleh: Noorhalis Majid
Baca Lainnya :
- Struktur Proyek Pondasi Senilai 47,2 Miliar Alami Perubahan, PUPR Kotabaru Enggan Dikonfirmasi0
- Pemkab Kotabaru Siapkan Anggaran 300 Miliar Untuk Makan Bergizi Gratis0
Banjarmasin, Borneo Pos -- Siapa yang paling utama dilayani dalam Pemilu atau Pilkada? Tentu saja yang paling utama dilayani adalah pemilih. Tujuannya agar pergantian kepemimpinan berlangsung demokratis, tidak bar-bar dan anarkis. Sistem yang demokratis tersebut diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Pemilu dengan biaya yang begitu besar, dengan gaji penyelenggara yang sangat terhormat, bertujuan memberikan harga bagi suara rakyat. Harga tersebut nilainya mahal sekali – tak ternilai, karena mencerminkan peradaban, simbol bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dalam memberikan suara dan pendapatnya.
Kalau pemilih yang dilayani, berarti penyelenggara Pemilu dengan segala kemampuan, pengetahuan dan integritasnya, wajib menjaga agar tidak ada sedikit pun celah suara pemilih hilang atau dimanipulasi.
Suara pemilih merupakan suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan, suara Tuhan tentu saja bermakna suara kebenaran. Begitu tingginya kedudukan suara rakyat, hingga disamakan dengan suara Tuhan.
Bagaimana kalau suara Tuhan tersebut dihilangkan secara sengaja dengan tidak diberi ruang berupa kolom kosong pada lembar surat suara, karena Pilkadanya hanya menyisakan calon tunggal?
Berarti penyelenggaranya tidak paham prinsif dasar demokrasi yaitu melayani pemilih – menjaga dan menyelamatkan suara pemilih sebagai refresentasi dari suara Tuhan, atau kalau sengaja, berarti tidak punya integritas, maka layak disidang oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai pelanggaran etik. Dan DKPP tidak perlu ragu menindak, agar demokrasi tetap terjaga.
Yang tidak punya integritas, tidak punya tempat dalam penyelenggaraan Pemilu. Sebab untuk dapat menyelamatkan suara Tuhan, tidak ada modal yang paling mendasar selain integritas. Sekalipun pintar, bergelar banyak, berpengalaman sejibun, kalau integritasnya keropos, tidak ada tempat baginya – lebih baik jadi “penjahat” saja, karena penjahat tidak mempersyaratkan integritas.
Menghilangkan suara rakyat, adalah kejahatan terbesar dalam Pemilu. Pun sebaliknya, menyelamatkan suara rakyat adalah tugas mulia, karena bermakna menyelamatkan suara Tuhan. (nm)
Baca Lainnya :
- Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250
- 35 Anggota DPRD Kotabaru Periode 2024-2029 Resmi Dilantik0
Berita Kotabaru


.jpg)









