Pemkab Tanah Bumbu Didorong Keterbukaan Informasi Publik



BATULICIN, Borneopos.com — Upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik mendapat perhatian Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Selatan. Kamis (13/11/2025), tim KI Kalsel melakukan visitasi dan validasi kuesioner Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) di kantor Diskominfosp Tanah Bumbu.

Baca Lainnya :

• Lisa Apresiasi Banjarbaru Street Art Festival 2025 yang Kini Digelar Bergilir di Tiap Kecamatan0
• Dirjen KPM: KIM Jadi Benteng Pertama Penangkal Hoaks0

Kunjungan ini menjadi bagian dari proses penilaian tahunan terhadap kepatuhan badan publik dalam menyediakan informasi yang transparan, mudah diakses, dan sesuai standar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Sekretaris Diskominfosp Tanah Bumbu, Efrin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah dalam beberapa bulan terakhir telah memperkuat koordinasi lintas-SKPD untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi data yang dibutuhkan dalam monev.

“Kami mendukung penuh pelaksanaan KIP. Koordinasi dengan seluruh SKPD sudah kami lakukan agar pengisian data dilakukan akurat dan sesuai ketentuan,” ujarnya.

Didampingi Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Ahmad Salehuddin, Efrin berharap Tanah Bumbu dapat meningkatkan penilaian keterbukaan informasi tahun ini. Ia menilai visitasi KI Kalsel memberikan ruang evaluasi agar kualitas layanan informasi publik semakin baik.

Ketua Komisi Informasi Kalimantan Selatan, Ahmad Rijani, yang memimpin visitasi, mengapresiasi kesiapan Tanah Bumbu dalam proses monitoring.

“Kesiapan Tanah Bumbu cukup baik. Komitmen ini penting karena keterbukaan informasi merupakan hak publik dan bagian dari tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel,” ujarnya.

Tim KI Kalsel juga memberikan sejumlah catatan perbaikan, mulai dari standardisasi penyediaan informasi hingga optimalisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pembantu di masing-masing SKPD. Catatan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penilaian akhir Monev KIP 2025.

Visitasi ini turut dihadiri perwakilan Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi serta pendamping dari Diskominfo Provinsi Kalsel. Melalui Monev KIP, pemerintah berharap kualitas akses informasi publik terus meningkat sehingga layanan informasi di daerah lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada hak warga. (red/avd)

Baca Lainnya :

• Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
• Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250