- Ketua DPK APINDO Kotabaru, Putra: APINDO Menjadi Rumah Bersama Para Pengusaha
- Ketua DPRD Kotabaru Hadiri Pengukuhan DPK APINDO Kotabaru periode 2026–2031
- WALHI Sebut RSPO is Greenwashing! Buyers Diminta Hentikan Pembelian Dari Pemasok Terkait Karhutla
- Wawali Banjarbaru Mundur! Ketua GMPD: Pengganti Harus Dari Partai Koalisi dan Dekat Kepada Warga
- WALHI Kalsel Desak KLH Buka Data 335 Perusahaan yang Diinvestigasi Terkait Karhutla
- Pemkab Kotabaru dan Kementerian ATR/BPN Bahas Potensi Pengembangan Serongga
- Diskusi Kritis di Banjarbaru, Djarot PDIP: Anak Muda Diam, Politik Akan Dikuasai Orang Tidak Waras
- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, WALHI Region Kalimantan Tantang Polri Penjarakan Direkturnya!
- Pelantikan KNPI Kotabaru Periode 2026–2029, Pemuda Diajak Bersatu dan Berkontribusi untuk Daerah
- Pengurus KNPI Kotabaru Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Kadisparpora: Kami Siap Kolaborasi
Soal Penyandang ODGJ Terlantar, Kadinsos Kotabaru: Jika Ada Laporkan ke Kami

Keterangan Gambar : Kepala Dinas Sosial, Nurvisa (kiri), ilustrasi ODGJ (kanan).
Kotabaru, Borneopos.com - Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Kotabaru memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan edukasi, dukungan perawatan medis dan psikologis serta anggaran dari leading sektor terkait.
Baca Lainnya :
Selain itu, penting untuk menghilangkan stigma dan diskriminasi dimasyarakat terhadap ODGJ serta mendukung bagi mereka dalam mencari pertolongan profesional.
Menyikapi situasi jumlah penyandang disabilitas mental (ODGJ) di kabupaten Kotabaru, tim Aliansi Wartawan Saijaan (AWAS) melakukan konfirmasi ke Kepala Dinas Sosial Kotabaru, Kamis (7/8/2025).
Dalam penjelasannya kepada awak media, Kepala Dinas Sosial Kotabaru Nurvisa SH. MA mengatakan bahwa Data penyandang ODGJ tidak ada di Dinas Sosial Kotabaru.
"Berdasarkan status, Penyandang ODGJ dibagi jadi dua, pertama ODGJ terlantar dan kedua ODGJ yang ada keluarganya. Kalau ODG yang ada keluarganya biasanya ditangani oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), karena Dinkes sudah ada MoU dengan RSJ Sambang Lihum, sedangkan ODGJ terlantar (tidak ada keluarganya) itu masuk tupoksi Dinas Sosial," terangnya.
Lebih Jauh Nurvisa menjelaskan, jika ODGJ terlantar maka pertama kita bekerjasama dengan Disdukcapil untuk membuatkan KTP, misal MR. X, mendaftarkan BPJS, karena yang masuk RSJ Sambang Lihum harus ada BPJS, setelah itu Dinsos melakukan koordinasi ke dokter untuk diperiksa apakah bisa stasiun bisa rawat jalan atau rujukan ke Sambang Lihum, itu tergantung rekomendasi Dokter.
"Jika di rujuk ke Sambang Lihum maka Dinas Sosial akan mengantarkan, karena Dinsos selaku wali dari ODGJ terlantar ini, biasanya penanganan di Sambang Lihum selama 14 hari, ODGJ harus di jemput, lalu kita tempatkan di rumah singgah, sembari mencari keluarganya" ujar Nurvisa.
Saat di singgung soal upaya preventif (pencegahan) yang dilakukan Dinas Sosial terkait penyandang ODGJ Nurvisa mengatakan bahwa di Dinas Sosial belum ada upaya untuk menekan angka penyandang ODGJ di Kotabaru.
"Kita belum ada, karena kita belum ada ilmunya di situ, namun kalau terkait keterlantaran, kita akan berupaya untuk mengembalikan orang yang terlantar tersebut ke tempat asalnya (ke rumahnya) sehingga tidak terlantar di tempat kita," ucap Nurvisa
Disela penjelasannya, Nurvisa berharap insan media membantu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, jika ada penyandang ODGJ terlantar lingkungan kita, bisa segera menginformasikan dan melaporkan ke Dinas Sosial Kotabaru. (red)

Baca Lainnya :
Berita Kotabaru


.jpg)









