Pemkab Samosir Gandeng BPS Bina OPD Soal Statistik Sektoral



SAMOSIR, BORNEOPOS.COM -- Pemerintah Kabupaten Samosir bekerjasama dengan BPS Samosir menyelenggarakan Pembinaan Statistik Sektoral. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir Marudut Tua Sitinjak menerima IPS secara resmi dari Kepala BPS Kabupaten Samosir dalam acara Pembinaan Statistik Sektoral dan Penyampaian Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemkab Samosir di Aula Kantor Bupati Samosir, (19/11/24).

Baca Lainnya :

• DP2PA Komitmen Jadikan Samarinda Jadi Kota Layak Anak 20250
• Dukung Ketahanan Pangan, Polsek Harian Bantu Warga Persiapkan Lahan Jagung0

Turut hadir Asisten III Arnod Sitorus, Kadis Kominfo Immanuel Sitanggang, pimpinan OPD dan Camat se-Kabupaten Samosir. Untuk tahun 2024 nilai IPS Kabupaten Samosir berada dalam predikat cukup dengan nilai 2,14, meningkat dari tahun 2023 lalu.  

Selain itu beberapa OPD Pemkab Samosir juga menerima penghargaan dari BPS yaitu dalam kategori kontributor data OPD tercepat dalam penyusunan Samosir dalam angka diberikan kepada Dinas Dukcapil. 

Kategori data terlengkap diberikan kepada Dinas Ketapang dan Pertanian. Penghargaan produsen data dalam evaluasi penyelenggaraan statistik Sektoral (EPSS) Diberikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Ketapang dan Pertanian. 

BPS juga memberikan penghargaan kepada OPD yang sudah mendapatkan Rekomendasi statistik sektoral yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Ketapang dan Pertanian 

Sekdakab Samosir Marudut Tua Sitinjak mengucapkan terima kasih atas penyerahan Indeks Pembangunan Statistik oleh BPS. Marudut berharap pimpinan OPD dapat lebih meningkatkan kepedulian data statistik, karna akan menjadi pedoman mendukung kinerja kedepan.

"Selaku pimpinan OPD dituntut harus memahami dan mengetahui statistik sebagai bahan evaluasi dan perencanaan" kata Marudut. 

Lebih lanjut disampaikan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia menuju Indonesia Emas, tentu harus ada evaluasi tahunan. Ada 45 indikator yang perlu dikejar sehingga OPD harus berkaca, mengevaluasi memberikan data akurat yang dapat dipertanggungjawabkan. 

"Kita dituntut saling bekerjasama, mau tidak mau harus banyak belajar dan diskusi lebih banyak. BPS pasti dengan tangan terbuka untuk berdiskusi, karena hal ini bukan kepentingan pribadi akan tetapi kepentingan kabupaten dan Indonesia" tambah Marudut.

Menurut Marudut, data yang akurat akan menghasilkan keputusan atau tindakan yang tepat dan manfaatnya akan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu diawal RPJPD, perencanaan dapat dievaluasi dengan data-data yang akurat sehingga perencanaan kedepan tidak meraba-raba tetapi pasti dan dipertanggungjawabkan by data. 

Kepala BPS Kabupaten Samosir, Devita Norani Saragih memberikan apresiasi kepada OPD dalam pelaksanaan EPSS tahun 2024. Katanya, Dalam penentuan kualitas data, peran OPD sesuai dengan prinsip satu data. 

Lanjutnya, Statistik sektoral sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan data instansi itu sendiri dan pengembangan kedepan.

Dijelaskan Devita bahwa BPS tetap melakukan pembinaan dan penilaian sehingga akan muncul nilai-nilai dari evaluasi pembinaan statistik sektoral yang disebut dengan indeks pembangunan sektoral.  

"Jadi siklusnya akan seperti itu, kita bina kemudian penyelenggaraan statistik oleh produsen data akan kita evaluasi lagi setiap tahun," katanya. 

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) merupakan penilaian sistematis, dilaksanakan diseluruh Instansi mulai dari pusat sampai Kabupaten. 

Dengan nilai IPS predikat cukup saat ini, Devi mengajak seluruh pimpinan OPD untuk melakukan pembinaan yang lebih baik lagi. Karena menurutnya sekitar 80 persen data indikator pembangunan dari berasal dari OPD. 

Maka sebagai base line pembangunan harus berkomitmen meningkatkan sinergi dan kolaborasi menghasilkan peluang yang lebih besar demi memajukan Kabupaten Samosir.

Sebagai Walidata, Kepala Dinas Kominfo Immanuel Sitanggang meminta data dari OPD harus dapat ditingkatkan kualitasnya, perlu keakuratan data dan kecepatan menyajikan data kedepan. 

Terdapat 5 domain penilaian dalam EPSS yaitu prinsip Satu Data Indonesia, domain kualitas data, domain proses bisnis statistik, kelembagaan, statistik nasional. Juga terdapat 19 aspek dan 38 indikator yang perlu dipahami. 

"Perlu review secara berkala untuk meningkatkan kualitas data secara berkesinambungan. Kami harapkan respon dari OPD apabila ada permintaan data", kata Immanuel. (ril/jenri)

Baca Lainnya :

• Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0
• 28 Rumah Ludes Dijilat Sijago Merah Di Kotabaru, Kerugian Capai Milyaran Rupiah0