- Gegara Ucapan *Bau Kentut* MD Tusuk Kepala Temannya Pakai Sangkur
- KNPI Kal-Sel Apresiasi Kinerja Polda pada HUT Bhayangkara ke-80
- BPSDMD Kalsel Tingkatkan Kompetensi ASN Melalui Sertifikasi Level-1 Pengadaan Barang dan Jasa
- Museum Lambung Mangkurat Gelar Pekan Cinta Museum 2026, Perkuat Edukasi Sejarah dan Budaya
- Hari Bhayangkara ke-80, Gubernur Kalsel Tegaskan Sinergi Pemprov dan Polri Jaga Keamanan Daerah
- Lebih dari 90 Persen Indikator EPSS Terpenuhi, Diskominfo Kalsel Optimistis Raih Nilai Lebih Baik
- Diskominfo Kalsel Optimalkan Anggaran 2027, Fokus Jaga Kualitas Layanan Publik Berbasis Digital
- Pemprov Kalsel Optimalkan Lumbung Pangan untuk Jaga Ketersediaan Beras di Daerah
- Pemprov Kalsel Perkuat Keamanan Pangan, Pelaku Usaha PSAT Didorong Kantongi Sertifikasi
- Lagi! Indocement Tarjun Raih Penghargaan Nasional atas Dukungan Program Imunisasi di Indonesia
*Merampok* Pemerintahan Dari Dalam

Keterangan Gambar : Oleh: Noorhalis Majid
Kalsel, Borneopos.com - Mestinya pemerintahan dibentuk untuk bekerja mewujudkan kesejahteraan bersama. Pemerintahan, dengan segala perangkatnya, diberi kewenangan dan kekuasaan membuat regulasi, menyusun kebijakan dan memungut serta membelanjakan anggaran, supaya kesejahteraan warga benar-benar tertuju pada warga. Kalau kemudian banyak warga jatuh terpuruk pada kemiskinan, bahkan berada pada jurang kemiskinan ekstrim, yang membuatnya rawan kehilangan martabat kemanusiaan, maka sesungguhnya itulah gambaran pemerintahan tidak mampu bekerja dengan baik. Pemerintahan yang gagal.
Baca Lainnya :
- Opini | TPPO, Ketika Nyawa Hanya Sekedar Bilangan0
- Tinjau Infrastruktur di Pamukan Selatan, Pemkab Kotabaru Segera Perbaiki Jalan dan Jembatan0
Jangan sombong, apalagi petantang-petenteng dengan jabatan yang dinilai mentereng di pemerintahan, sebab kinerja dan prestasi dari jabatan tersebut, ditentukan oleh apakah mampu mewujudkan kesejahteraan warga atau bahkan sebaliknya. Kalau kesejahteraan warga terwujud, itulah bukti nyata berfungsinya jabatan yang diamanahkan.
Hari ini, yang terjadi, jangankan berhasil mensejahterakan warga, justru sebaliknya, hanya berorientasi membangun kesejahteraan pribadi. Program, kebijakan, dan segala upacara yang bersifat serimonial, hanya untuk pejabat itu sendiri, bukan untuk warga. Fasilitas, sarana, prasarana dan segala pengeluaran anggaran, terkuras untuk kesejahteraan dan kesenangan para pejabat. Setelah jadi pejabat, terkesan “merampok” pemerintahan dari dalam, untuk memperkaya diri sendiri.
Kata “merampok” sekilas terkesan kasar, tapi begitulah yang terjadi, kata itu mewakili kemarahan warga, melihat kelakuan yang tidak pernah malu dari para pejabat, yang mencuri setiap item anggaran tanpa kecuali. Tanpa menyebut tindakan tersebut dengan kata yang paling kasar, hanya berujung menoleransi tindakan culas, korup, yang semakin massif di pemerintahan. Kalau pemerintahan ini dikelola dengan jujur, maka warga pasti sejahtera.
Kalau sudah di pemerintahan, bekerjalah dengan jujur dan berbuat setulus-tulusnya, karena warga sangat berharap pemerintahan yang mampu menolong mereka mewujudkan kesejahteraan. Jangan sebaliknya, memalaki melalui kebijakan, pajak, retribusi, cukai, dan segala hal yang melilit dan menambah miskin warga.
Sekarang ini, tekanan ekonomi yang dihadapi warga semakin berat. Jangan lagi dibuat semakin berat, dengan kelakuan pejabat pemerintahan yang hedonis dan angkuh, jauh dari empati, simpatik dan ketidak pedulian penderitaan warga.
Kalau ingin dikenang sebagai manusia, apalagi dikenang sebagai pejabat yang bermakna, berbuat baiklah dengan jabatan tersebut, demi mewujudkan kesejahteraan warga. Bukan sekedar kesejahteraan perut sendiri!.(red)
Baca Lainnya :
- Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
- Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250













