GMPD Dampingi Warga Kintap Perjuangkan Hak 42 Lahan Rumah yang Masuk ke HGU PT. KJW

Reported By Pimred Borneo Pos 17 Nov 2026, 18:13:03 WIB KALSEL
GMPD Dampingi Warga Kintap Perjuangkan Hak 42 Lahan Rumah yang Masuk ke HGU PT. KJW

Keterangan Gambar : Ketua GMPD, Rachmadi Engot saat mendampingi warga kintap memperjuangkan tanah yang masuk HGU PT. KJW.




Banjarbaru, Borneopos.com - Persoalan lahan antara masyarakat Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, dengan PT Kintap Jaya Wattindo (KJW) masih belum menemukan titik terang. Sebanyak 42 rumah warga berada di dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan seluas 259 hektare, sehingga masyarakat kesulitan mengurus legalitas kepemilikan tanah.


Baca Lainnya :

Dampaknya, warga tidak dapat mengurus surat keterangan tanah atau sporadik maupun Sertifikat Hak Milik (SHM). Pemerintah desa terkendala menerbitkan surat keterangan karena lokasi tanah masyarakat masuk dalam kawasan HGU perusahaan. 


Dari 42 rumah tersebut, sebanyak 17 rumah atau bidang tanah telah memiliki sporadik, sedangkan sisanya belum mempunyai dokumen tersebut. Persoalan semakin rumit lantaran HGU PT KJW diketahui telah diagunkan kepada salah satu bank pemerintah.


Permasalahan ini telah tiga kali dibahas melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi I DPRD Kabupaten Tanah Laut, masing-masing pada 6 Juli, 30 Agustus, dan 5 Oktober 2026. Namun, masyarakat masih menunggu kepastian penyelesaian, terutama terkait pelepasan lahan permukiman yang masuk dalam kawasan HGU perusahaan.


Dalam RDPU ketiga yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Tanah Laut, Senin (5/10/2026), persoalan tersebut kembali dibahas bersama ATR/BPN, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Hukum Setda, Dinas PUPRP, Kecamatan Kintap, serta perwakilan masyarakat. Dalam pembahasan itu, ATR/BPN menjelaskan terdapat dua opsi penyelesaian, yakni pemisahan sebagian HGU untuk kemudian dilepaskan atau menunggu masa berlaku HGU berakhir pada 2036.


"Yang pertama yaitu dengan melakukan pemisahan, kemudian HGU yang dipisah itu dilepaskan sehingga punya masyarakat bisa masuk untuk legalisasi asetnya," jelas perwakilan ATR/BPN Tanah Laut dalam rapat tersebut.


BPN juga berharap pihak perusahaan bersikap kooperatif dengan mengajukan penyesuaian atau perubahan delineasi HGU. Sebab, proses pelepasan sebagian kawasan tersebut memerlukan permohonan dari pemegang hak agar perubahan data pertanahan dapat diproses.


Sementara itu, perwakilan masyarakat menyampaikan kekecewaan karena persoalan tersebut seolah saling dilemparkan antara pihak perusahaan dan BPN, sedangkan warga yang harus menanggung dampaknya. Mereka menilai masyarakat tidak seharusnya terus menunggu tanpa kepastian, terlebih kebutuhan terhadap dokumen tanah sangat penting untuk menunjang kehidupan ekonomi.


"Jelas sudah PT. KJW ini terjadi lempar-melempar, pada hakikatnya yang sakitnya ini masyarakat," ungkap salah seorang perwakilan masyarakat dalam RDPU.


Ia juga menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan dokumen kepemilikan tanah agar dapat dimanfaatkan untuk memperoleh tambahan modal usaha melalui perbankan. "Yang dirasakan masyarakat sekarang ini kalau bisa surat berharga masyarakat diterbitkan untuk usaha," ujarnya.


Dalam rapat tersebut, Bidang Tata Ruang Dinas PUPRP Tanah Laut turut menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024, lokasi yang menjadi persoalan berada dalam peruntukan kawasan permukiman perdesaan. Sementara itu, kawasan di bagian belakangnya masuk dalam kawasan perkebunan. Untuk memastikan batas lahan yang akan dikeluarkan dari HGU, diperlukan pengukuran secara lebih terperinci.


Rachmadi Engot dari GMPD yang turut mendampingi masyarakat dalam rangkaian RDPU bersama Komisi I DPRD Tanah Laut menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyayangkan masyarakat kecil justru mengalami kesulitan akibat persoalan investasi, padahal mereka telah lebih dahulu bermukim di wilayah tersebut.


"Masyarakat kecil terzalimi akibat dari investasi yang dilakukan. Padahal masyarakat sangat memerlukan penerbitan sporadik maupun SHM untuk bisa diagunkan ke bank dalam penambahan modal usaha dan kebutuhan lainnya," ungkap Rachmadi kepada Borneopos.com, Selasa (17/11/2026).


Ia berharap Bupati Tanah Laut turun tangan secara langsung untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, kepentingan investasi tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang telah lama tinggal dan menggantungkan kehidupan di Desa Pandan Sari.


Dalam kesimpulan rapat, pimpinan RDPU Yoga Pinis Suhendra meminta agar perkembangan koordinasi antara PT KJW dan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Selatan terus dipantau. Ia juga menyampaikan bahwa apabila tidak ada perkembangan maupun pengajuan dari perusahaan, pemerintah daerah diharapkan dapat mempertemukan kembali pihak perusahaan dengan masyarakat untuk membahas pengeluaran kawasan permukiman dan fasilitas umum dari HGU.


Hingga RDPU ketiga tersebut, masyarakat masih berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah dan pihak perusahaan. Mereka menginginkan penyelesaian yang jelas agar hak atas tanah dan tempat tinggal mereka memperoleh kepastian, tanpa harus terus menghadapi kesulitan dalam mengurus legalitas tanah. (red/prdh)



Baca Lainnya :




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment