Gewsima Ingatkan Pemkab Kotabaru Prioritaskan Anggaran Mitigasi Bencana Karhutla di APBD 2027



KOTABARU, Borneopos.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Dr. Gewsima Mega Putra, S.E., M.M., mengingatkan Pemerintah Kabupaten Kotabaru agar memberikan perhatian serius terhadap perencanaan dan penganggaran mitigasi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Baca Lainnya :

• Aliansi GERAM Desak Pemprov kaltim Tindaklanjuti 7 Tuntutan Masyarakat0
• Indocement Catat Peningkatan Ekspor Sebesar 55,9% pada Triwulan III 20260

Menurut Gewsima, kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sepanjang tahun 2026 harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mempersiapkan langkah-langkah pencegahan dan penanganan bencana pada tahun mendatang.

“Apa yang terjadi tahun ini bisa saja kembali terjadi pada tahun depan. Karena itu, pemerintah daerah harus mulai mempersiapkan langkah mitigasi sejak sekarang, baik dari sisi perencanaan, kesiapan personel, sarana prasarana, maupun dukungan anggarannya,” ujar Gewsima.

Ia menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada tindakan ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah daerah harus lebih mengedepankan upaya pencegahan melalui pemetaan wilayah rawan, peningkatan kesiapsiagaan, serta penguatan koordinasi antarinstansi.

Gewsima meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama perangkat daerah terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian karhutla selama tahun 2026, termasuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi petugas di lapangan.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan anggaran mitigasi bencana pada APBD 2027.

“Jangan sampai setiap tahun kita menghadapi persoalan yang sama, tetapi tidak melakukan perbaikan dalam perencanaan. Kalau kita sudah mengetahui potensi ancamannya, maka sudah seharusnya pemerintah menyiapkan langkah antisipasi lebih awal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gewsima menyoroti pentingnya ketersediaan peralatan pemadaman, sumber air, kendaraan operasional, serta dukungan bagi petugas dan relawan yang selama ini terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Ia juga mendorong pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan TNI, Polri, pemadam kebakaran, masyarakat, relawan kebencanaan, serta perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kotabaru.

Menurut Gewsima, keterlibatan dunia usaha juga diperlukan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya bencana.

Di tengah kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan, Gewsima mengingatkan bahwa anggaran mitigasi bencana tetap harus mendapatkan perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

“Kita memahami kondisi APBD sedang mengalami penyesuaian. Namun, mitigasi bencana tidak boleh diabaikan. Biaya pencegahan harus kita perhitungkan sejak awal, karena dampak kebakaran bisa jauh lebih besar, baik terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, maupun aktivitas perekonomian,” jelasnya.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kotabaru tidak hanya mengandalkan anggaran penanganan darurat, tetapi juga menyediakan dukungan yang memadai bagi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum memasuki musim rawan kebakaran.

Gewsima menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan memberikan perhatian terhadap kebutuhan anggaran mitigasi bencana dalam pembahasan APBD 2027.

“Saya ingin mengingatkan pemerintah daerah bahwa bencana tidak menunggu anggaran kita siap. Karena itu, perencanaan harus dilakukan sejak dini. Apa yang kita alami tahun ini harus menjadi pelajaran agar tahun depan kita jauh lebih siap,” katanya.

Menutup pernyataannya, Gewsima berharap mitigasi karhutla menjadi salah satu perhatian dalam penyusunan program prioritas pemerintah daerah tahun 2027.

“Jangan menunggu api membesar baru kita bergerak. Pemerintah harus hadir lebih awal melalui perencanaan yang matang, penganggaran yang tepat, dan kesiapsiagaan yang nyata untuk melindungi masyarakat Kabupaten Kotabaru,” pungkasnya.(ril/red)

Baca Lainnya :

• Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
• Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250