Dinas Perkim Kotabaru Gagal Bangun 160 Unit Rumah di 2025, Kini Proyeknya Dibiarkan Terbengkalai

Reported By Pimred Borneo Pos 17 Nov 2026, 08:22:13 WIB Kotabaru
Dinas Perkim Kotabaru Gagal Bangun 160 Unit Rumah di 2025, Kini Proyeknya Dibiarkan Terbengkalai

Keterangan Gambar : Kondisi memprihatinkan perumahan di Belangkas Desa Stagen Kotabaru, Senin (16/11/2026).




Kotabaru, Borneo Pos  --  Proyek pembangunan perumahan di Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara yang sejatinya dilaksanakan sebanyak 250 unit dan dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) kini terbengakai dan ditinggalkan.


Baca Lainnya :

Proyek perumahan yang menggunakan dana DAK Tahun 2024 ini dipersiapkan untuk warga Kelurahan Kotabaru Hulu Kabupaten Kotabaru yang saat ini masih menempati pemukiman kumuh (barak) ex. Kebakaran Kotabaru tahun 1993.


Berdasarkan informasi yang dihimpun Borneopos.com seharusnya proyek pembangunan perumahan oleh Dinas Perkim Kotabaru ini selesai pada tahun 2025 sebanyak  160 unit, dengan rincianTahap I sebanyak 60 unit rumah, tahap II sebanyak 100, sedangkan tahap III 90 unit gagal di kerjakan karena progres pekerjaan di tahap I dan II tidak terlaksana sesuai perencanaan.


Melihat kondisi ini, LSM Anak Kaki Gunung Sebatung (AKGUS) mendesak agar Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan melakukan peneĺisikan adanya dugaan korupsi di Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru pada Tahun Anggaran 2024 dengan pagu senilai Rp. 10,5 miliar.


"Kami juga mendesak agar tim Kejati Kalsel agar turun ke lapangan secepatnya, untuk memeriksa secara langsung kondisi proyek pembangunan perumahan yang mangkrak ini," tegas Tungku, Senin (16/11/2026). 


Pantauan media ini dilapangan, proyek ini sudah tidak dikerjakan (mangkrak), kondisi progres pembangunan bervariasi, ada yang hanya sampai pondasi, ada yang sudah ada dinding, tiang serta atap, namun ada juga yang hanya sampai galian pondasi.


Sebagain banguan yang sudah memiliki dinding ambruk, karena belum memiliki struktur yang baik.


Publik berharap aparat penegak hukum (APH) dapat bekerja secara profesional, baik Kejati Kalsel, Kejati Kotabaru serta Inspektorat Kotabaru dan pihak terkait lainnya dapat bersinergi agar membuka skandal ini secara terang benderang dan menyeret pihak yang seharusnya bertanggungjawab. (red)










Baca Lainnya :




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment