- Komitmen Awasi Keuangan Daerah, Bang Tungku: 24 Agustus 2026, Kami akan Demo DPRD Kotabaru
- Bupati Rusli didampingi Forkopimda Lepas Karnaval HUT ke - 81 RI di Kotabaru
- Siaran Pers WALHI Kalsel: 81 Tahun Kemerdekaan, Kalsel Belum Merdeka dari Asap dan Krisis Iklim
- Pemkab Kotabaru Apresiasi Penampilan dan Dedikasi Paskibraka 2026
- Pemkab Kotabaru Gelar Upacara Penurunan Bendera HUT ke-81 RI
- Usai Upacara HUT RI ke 81, Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Kompak Kunjungi RSUD PJS
- HUT RI ke-81, Bupati Dan Wakil Bupati Kotabaru Teguhkan Semangat Menuju Kotabaru Hebat
- LPTQ Kotabaru Bina Talenta Qari dan Qariah, Targetkan Tiga Besar MTQ Kalsel
- Pemkab Kotabaru Gelar TAPTU dan Pawai Obor Meriahkan HUT RI ke-81
- HUT RI ke-81, Polresta Samarinda Bagikan 500 Bendera Merah Putih
Bupati Kotabaru H. Rusli Hadiri Kunker Reses Komisi II DPR RI di Kalsel, Bahas Optimalisasi BUMD

Keterangan Gambar : Bupati Kotabaru H.M. Rusli saat menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar di Kalsel, Jumat (20/2/2026).
Banjarmasin, Borneopos.com – Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, menghadiri kegiatan pertemuan dan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026).
Baca Lainnya :
- Dorong Geliat Ekonomi, Pemkab Kotabaru Gelar Ramadhan UMKM Saijaan Fest 20260
- Opini | Fenomena Gerakan, Stop Bayar Pajak! 0
Agenda yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, yang dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Ia menyoroti perlunya penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), peningkatan kinerja, serta transparansi dalam pengelolaan BUMD.
Menurutnya, keberadaan BUMD tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“BUMD perlu dikelola secara profesional, akuntabel, dan berintegritas agar mampu menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” ujarnya dalam forum tersebut.

Selain itu, ia juga mendorong agar sinergi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD terus ditingkatkan guna memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Hasil kunjungan kerja reses ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat sebagai bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD dan penguatan struktur keuangan daerah.
Sementara itu, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola BUMD agar semakin sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen mendorong BUMD agar lebih transparan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya. (red/ril)

Baca Lainnya :
- Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0
- 28 Rumah Ludes Dijilat Sijago Merah Di Kotabaru, Kerugian Capai Milyaran Rupiah0











