- Sebuku Coal Group Dukung Transformasi Ekonomi Kalsel Melalui Sinergi Program PPM
- Tarmidi, Politikus Berintegritas Yang Dapat Dukungan Luas Untuk Duduki Jabatan Wawali Banjarbaru
- Job Fair Polda Kalsel Sediakan Ribuan Lowongan Kerja
- DWP Kalsel Ikuti Seminar Nasional, Perkuat Kapasitas Perempuan Menuju Indonesia Emas 2045
- Aruh Ganal Banua 2026, Wagub Kalsel Sambut Seniman dan Budayawan Nusantara dan Mancanegara
- Perkuat Koordinasi, Pimpinan Sebuku Coal Group Luhut H.T. Siregar Tinjau Langsung Proses Bisnis SCG
- Pelindo Kotabaru Salurkan Bantuan Sarana Pendidikan ke MIS Karya Pembangunan
- GMPD Dampingi Warga Kintap Perjuangkan Hak 42 Lahan Rumah yang Masuk ke HGU PT. KJW
- Polres Kotabaru Gelar Zebra Intan 2026 Selama 14 Hari, tanggal 16-29 Nopember 2026
- Dinas Perkim Kotabaru Gagal Bangun 160 Unit Rumah di 2025, Kini Proyeknya Dibiarkan Terbengkalai
Bupati Kotabaru H. Rusli Hadiri Kunker Reses Komisi II DPR RI di Kalsel, Bahas Optimalisasi BUMD

Keterangan Gambar : Bupati Kotabaru H.M. Rusli saat menghadiri Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar di Kalsel, Jumat (20/2/2026).
Banjarmasin, Borneopos.com – Bupati Kotabaru, H. Muhammad Rusli, menghadiri kegiatan pertemuan dan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan III Tahun 2025–2026 yang digelar di Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (20/2/2026).
Baca Lainnya :
- Dorong Geliat Ekonomi, Pemkab Kotabaru Gelar Ramadhan UMKM Saijaan Fest 20260
- Opini | Fenomena Gerakan, Stop Bayar Pajak! 0
Agenda yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila tersebut turut dihadiri para bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, serta Wakil Menteri Dalam Negeri. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, yang dalam arahannya menekankan pentingnya optimalisasi peran BUMD sebagai motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Ia menyoroti perlunya penguatan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), peningkatan kinerja, serta transparansi dalam pengelolaan BUMD.
Menurutnya, keberadaan BUMD tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
“BUMD perlu dikelola secara profesional, akuntabel, dan berintegritas agar mampu menjadi sumber PAD yang berkelanjutan,” ujarnya dalam forum tersebut.

Selain itu, ia juga mendorong agar sinergi antara pemerintah daerah dan manajemen BUMD terus ditingkatkan guna memperkuat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Hasil kunjungan kerja reses ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi di tingkat pusat sebagai bagian dari pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan BUMD dan penguatan struktur keuangan daerah.
Sementara itu, Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk terus melakukan pembenahan dan penguatan tata kelola BUMD agar semakin sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen mendorong BUMD agar lebih transparan, berdaya saing, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya. (red/ril)

Baca Lainnya :
- 35 Anggota DPRD Kotabaru Periode 2024-2029 Resmi Dilantik0
- Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0
Berita Kotabaru














