Soal Pembebasan Lahan Bandara, Awaludin Minta Dinas Perkimtan Dan BPN Bekerja Cepat Untuk Masyarakat



Kotabaru, Borneopos.com  -  Puluhan warga yang tanahnya masuk dalam pembebasan lahan untuk pelebaran bandara Gusti Syamsir Alam kembali memdatangi gedung DPRD Kotabaru untuk menanyakan proses pembayaran tanah mereka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat komisi gabungan, Senin (16/12/204).

Baca Lainnya :

• Banjir Lagi! Warga Kotabaru Tunggu Kerja Nyata Dinas Terkait0
• Kadis Perkim Kotabaru Buka Suara Soal Pembebasan Lahan Bandara Gusti Syamsir Alam 0

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Awaludin dan dihadiri oleh anggota DPRD, Perwakilan Dinas Perkim, Perwakilan BPN Kotabaru dan puluhan warga terkait.

Dalam pertemuan, salah seorang perwakilan warga, Bunyani mengutarakan bahwa pembebasan lahan bandara yang sampai saat ini belum ada pembayaran.

"Kami berharap bulan Desember 2024 ini tanah kami bisa dilakukan pembayaran," ucapnya, dihadapan anggota dewan dan undangan lainnya.

Terkait persoalan pembabasan lahan bandara ini, Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Awaludin mengatakan bahwa RDP mengenai pembebasan lahan bandara sudah tiga kali dilaksanakan, progres sampai saat ini adalah dari pihak eksekutif (Dinas Perkim) sudah melakukan lelang dan sudah dilakukan penilaian secara independen oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

"Penilaian KJPP ini diberi waktu sampai tanggal 30 Desember 2024," ucap Awaludin.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN ini mengungkapkan bahwa DPRD juga heran mengapa persoalan pembebasan lahan bandara ini tidak kunjung selesai.

"Pada 2023 anggaran sudah ada namun gagal di serap, sehingga anggaran menjadi Silpa, nah di tahun 2024 ini apakah akan gagal lagi? karena itu kami di DPRD mendorong dan menekankan secara khusus kepada Dinas Perkimtan agar pembayaran bisa direalisasikan di tahun ini," beber Awaludin

Memang kalo kita prosesnya ini, lanjut Awaludin  KJPP sedang bekerja, jika sudah selesai, hasilnya akan dikomunikasikan ke BPN Kotabaru dan dilakukan musyawarah,  selanjutnya angka nya akan diumumkan oleh Dinas Perkimtan kepada warga stagen yang terdampak.

"Jadi kita berkeliaran dengan waktu, karena ini sudah minggu ketiga bulan Desember, kami sangat berharap ini bisa terealisasi," harap Awal.

Lebih jauh Awal menyampaikan bahwa pembebasan ini skalanya besar, total anggaran mencapai 160 milyar.

Terkait ketidakhadiran Kepala Dinas Perkimtan pada RDP soal pembebasan lahan bandara ini Awaludin mengatakan "beliau, Kepala Dinas Perkimtan sudah menghubungi saya lewat WA, menyampaikan tidak bisa hadir pada RDP," ungkap Awaludin.

Mengakhiri penjelsannya, Awaludin meminta Dinas Peekimtan dan BPN Kotabaru bisa bekerja cepat untuk masyarakat.

Untuk diketahui, bahwa proyek pelebaran dan peningkatan bandara Gusti Syamsir Alam ini adalah Program Srategis Nasional (PSN).

Kepala Dinas Perkimtan, Junaidi yang di temui dikantornya pada Selasa (12/11/24) lalu mengatakan bahwa jumlah tanah yang akan di bebaskan untuk perluasan bandara Gusti Syamsir Alam sebanyak 1.113 persil.

"Dari jumlah tersebut diatas, tidak semua dibebaskan pada tahun 2024 ini atau dilakukan bertahap, karena kita akan menyesuaikan dengan anggaran," terang Junaidi. (red)

Baca Lainnya :

• Kadis Perkim Kotabaru Buka Suara Soal Pembebasan Lahan Bandara Gusti Syamsir Alam 0
• Dinas Perkim Kotabaru Tak Hadir Rapat Di DPRD, Bahas Keluhan Warga Soal Pembebasan Lahan Bandara GSA0