Pemprov Kalsel Komitmen Integrasikan Ekonomi Biru Dalam RPJMD 2025-2029



Banjarbaru, Borneopos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) berkomitmen mengintegrasikan ekonomi biru sebagai penggerak transformasi ekonomi daerah dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMN) 2025-2029.

Baca Lainnya :

• Pemprov Kalsel Perkuat Pengawasan Distribusi Gas 3 Kg dan Dorong Pembentukan BUMD Pangan0
• DPD IWAPI Kalsel Gelar Rakerda III, Dorong Perempuan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah0

Hal ini disampaikanPelaksana tugas (Plt). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra, saat mengikuti Webinar Nasional bertema “Penerapan Blue Economy sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi Indonesia di Daerah” yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, [ada Kamis (24/7/2025).

“Transformasi ekonomi biru menjadi perhatian serius. Pemerintah pusat mendorong agar ekonomi biru tidak hanya sebagai konsep, tetapi menjadi bagian nyata dalam kebijakan pembangunan di daerah,” ujarnya.

Tantri menjelaskan bahwa webinar ini merupakan langkah strategis dari pemerintah pusat untuk mendorong seluruh pemerintah daerah menjadikan ekonomi biru sebagai indikator penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Pemprov Kalsel dipastikan telah merespons arahan tersebut dengan memasukkan indikator ekonomi biru ke dalam dokumen RPJMD Kalsel 2025–2029.

“Indikator ekonomi biru sudah kami tagging dan terintegrasi dalam misi ketiga RPJMD, yang fokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Tantri.

Menurutnya, konsep ekonomi biru berkaitan erat dengan konservasi laut dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi biru bukan hanya berbicara soal laut sebagai sumber daya alam, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan. Di Kalsel, ini sejalan dengan prinsip pembangunan berbasis potensi wilayah dan pelestarian lingkungan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia juga mengungkapkan bahwa selain ekonomi biru, pemerintah provinsi juga telah mengintegrasikan indikator ekonomi hijau dan ekonomi syariah ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Ketiga pendekatan ini diharapkan dapat saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

“Mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi Kalsel dapat semakin kuat dengan dukungan pendekatan ekonomi biru, yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Galuh Tantri Narindra. (red/MCKalsel)

Baca Lainnya :

• Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0
• Asri-Praya Ditarget Selesaikan Bangunan Tahap I Jembatan Pulau Laut Sepanjang 400 M,Selama 175 Hari0