- Wawali Banjarbaru Mundur! Ketua GMPD: Pengganti Harus Dari Partai Koalisi dan Dekat Kepada Warga
- WALHI Kalsel Desak KLH Buka Data 335 Perusahaan yang Diinvestigasi Terkait Karhutla
- Pemkab Kotabaru dan Kementerian ATR/BPN Bahas Potensi Pengembangan Serongga
- Diskusi Kritis di Banjarbaru, Djarot PDIP: Anak Muda Diam, Politik Akan Dikuasai Orang Tidak Waras
- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, WALHI Region Kalimantan Tantang Polri Penjarakan Direkturnya!
- Pelantikan KNPI Kotabaru Periode 2026–2029, Pemuda Diajak Bersatu dan Berkontribusi untuk Daerah
- Pengurus KNPI Kotabaru Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Kadisparpora: Kami Siap Kolaborasi
- Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Ancam Demo Gubernur Kaltim pada 4 Nopember 2026
- Pemprov Kaltim Ikuti Rakornas TPAKD 2026
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Kotabaru Bagikan Bonus Bagi Atlet Juara Porprov 2025
Rapat Paripurna DPRD, Pemkab Kotabaru Ajukan 3 Buah Raperda

Keterangan Gambar : Wabup Syairi saat membacakan sambutan Bupati Kotabaru pada rapat paripurna DPRD Kotabaru, Senin (21/4/2025).
Kotabaru, Borneopos.com - Bupati Kotabaru menyampaikan 3 buah raperda inisiatif Pemkab pada rapat paripurna DPRD Kotabaru masa persidangan III rapat ke-10 Tahun 2025/2026 , Senin (21/4/2025).
Baca Lainnya :
- Rencana Tawuran Dua Kelompok Remaja di Kotabaru Berhasil di Gagalkan Polisi0
- Kepala Inspektorat H.Ahmad Fitriadi Buka Konfercab PCNU Kotabaru0
'Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan tiga buah Raperda Kabupaten Kotabaru untuk selanjutnya dapat dibahas bersama sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan," ucap Syairi, membacakan sambutan tertulis Bupati Kotabaru dihadapan sidang paripurna, Senin (21/4/2025).
Syairi melanjutkan, tiga buah raperda tersebut adalah pertama, Raperda tentang pemanfaatan pembiayaan alternatif pembangunan daerah.
Alternatif pembiayaan daerah ini merupakan kebijakan afirmatif yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka pendanaan pembangunan daerah.
Kedua, Raperda tentang pengelolaan sumber daya air. Hal ini diperlukan dalam upaya pengelolaan dan pelestarian sumber daya air guna menjaga keberlangsungan sumber daya air bagi kehidupan masyarakat dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergitas dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor dan antar generasi.
Ketiga, Raperda tentang pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah.
Raperda ini menyebutkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah dan retribusi daerah
Diakhir sambutan Bupati Kotabaru yang dibacakan oleh Wabup Syairi, Pemkab berharap pimpinan dan anggota Dewan menyambut baik pengajuan Raperda ini dan selanjutnya dapat dilaksanakan pembahasan serta nantinya mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan seluruh anggota. (ril/red)


Baca Lainnya :
- Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250
- 35 Anggota DPRD Kotabaru Periode 2024-2029 Resmi Dilantik0














