- Wawali Banjarbaru Mundur! Ketua GMPD: Pengganti Harus Dari Partai Koalisi dan Dekat Kepada Warga
- WALHI Kalsel Desak KLH Buka Data 335 Perusahaan yang Diinvestigasi Terkait Karhutla
- Pemkab Kotabaru dan Kementerian ATR/BPN Bahas Potensi Pengembangan Serongga
- Diskusi Kritis di Banjarbaru, Djarot PDIP: Anak Muda Diam, Politik Akan Dikuasai Orang Tidak Waras
- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, WALHI Region Kalimantan Tantang Polri Penjarakan Direkturnya!
- Pelantikan KNPI Kotabaru Periode 2026–2029, Pemuda Diajak Bersatu dan Berkontribusi untuk Daerah
- Pengurus KNPI Kotabaru Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Kadisparpora: Kami Siap Kolaborasi
- Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Ancam Demo Gubernur Kaltim pada 4 Nopember 2026
- Pemprov Kaltim Ikuti Rakornas TPAKD 2026
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Kotabaru Bagikan Bonus Bagi Atlet Juara Porprov 2025
Laporan Dugaan Korupsi Dinas PUPR Kotabaru Terus Bergulir, Kejaksaan Dan Inspektorat Segera Opname

Keterangan Gambar : Kantor Kejaksaan Negeri Kotabaru, Selasa (27/5/2025).
Borneopos.com, Kotabaru - Dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan jalan di Dusun Karangsari Translama, Desa Lalapin, Kecamatan Hampang, Kabupaten Kotabaru yang disoroti oleh LSM Badan Pengawasan Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (BP3K-RI) Perwakilan Kalimantan Selatan yang dialamatkan kepada Dinas PUPR Kotabaru di bawah pimpinan Suprapti Tri Astuti masih bergulir
Baca Lainnya :
- Pemeriksaan Proyek Jembatan Gantung Gendang Timbur di Dinas PUPR Kotabaru Masuki Tahap Akhir0
- Bupati Kotabaru Terima LHP LKPD Tahun 2024 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kalsel0
Sebelumnya, Dalam surat bernomor 004/05/02/2025/BP3K-RI yang diserahkan secara langsung oleh Muslim pada 7 Maret 2025, BP3K-RI menyampaikan bahwa laporan dugaan korupsi senilai Rp 7 M tersebut telah disampaikan ke Kejati Kalsel sejak 30 Januari 2025.
Menindaklanjuti laporan tersebut, awak media melakukan konfirmasi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotabaru terkait perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
Dijumpai di kantornya, Kasi Intel Kejari Kotabaru, Rhaksy Ghandy Arifran mengungkapkan bahwa proses masih berjalan, pihak Kejari sudah meminta Opname ke pihak Inspektorat.
"Kemarin kan kita ada pilihan, apakah memakai BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) atau Inspektorat, nah sudah kita tanya ternyata di BPKP prosesnya lama, jadi tanya ke Inspektorat dan mereka ada orang tehniknya," terang Ghandy.
Kejari juga sudah bersurat dan sudah ekspose, lanjut Ghandy, semoga bulan ini turun kelapangan (opname), proses dan perkembangan selanjutnya nanti akan kami sampaikan ke publik.
"Jadi Kejaksaan dan inspektorat akan turun kelapangan, kita akan menghitung fisiknya, apakah sudah sesuai dengan uang yang di cairkan?," terang Ghandy.
Lebih jauh, Ghandy mengatakan bahwa kepastian waktu pelaksanaan pemeriksaan atau pengukuran hasil pekerjaan (opname), pihak Kejaksaan akan mengikuti jadwal dari Inspektorat.
"Nanti akan kita lihat semua, mulai dari volume, ketebalan, panjang, uji kualitas dan lainnya," tutup Ghandy. (red)

Baca Lainnya :
- Operator Excavator Dinas PUPR Kotabaru Tenggelam Di Sungai Jupi, Tim Gabungan Lakukan Pencarian0
- Pemkab Kotabaru Matangkan Persiapan Sambut HUT Ke-750
Berita Kotabaru













