- BBM Subsidi Untuk Warga Yang Barhak, Lapor Ke BPH MIGAS, 0812 3000 0136 Jika Ada Pelanggaran!
- Abu Suwandi Terima Masukan Kader HMI, Janji Bawa Usulan Ke Gedung DPRD Kotabaru
- Nahkodai KNPI Kalsel, Andi Rustianto Terima Dukungan Dari Wamen PDT dan Ketua DPRD Kalsel
- Komisi II DPR RI Sampaikan Selamat Kepada Andi Rustianto, Ketua Terpilih DPD KNPI Kalsel 2026-2029
- KNPI Kalsel Akan Gelar Diskusi dan Bedah Film *Pesta Babi*
- Wali Kota Cup Muaythai Jadi Ajang Pembinaan Atlet Muda di HUT ke-500 Banjarmasin
- Mutasi Wakapolda Kalsel, Brigjen Pol Noviar Gantikan Brigjen Pol Golkar Pang
- Bupati Kotabaru Hadiri Tabligh Akbar Haul ke-6 H. Andi Arsyad Petta Tahang di Tanah Bumbu
- Calon Jamaah Haji Kotabaru Masuk Asrama Banjarbaru, Siap Bertolak ke Tanah Suci
- Goweser Banua Antusias Ikuti MTB Fun Enduro Dispora Kalsel
Tekan Angka Stunting, BKKBN Kalsel Perkuat MBG bagi Ibu Hamil, Menyusui dan Balita non-PAUD

Keterangan Gambar : Farah Adibah saat Rakor Lintas sektor dengan Tim Penggerak PKK Kalsel di Banjarmasin, Rabu (21/1/2026).
Banjarbaru, Borneopos.com - Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan, Farah Adibah, menyoroti minimnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD (3B) di Kalimantan Selatan. Padahal MBG 3B sangat krusial untuk pencegahan stunting.
Baca Lainnya :
- Kapolda Kalsel Bantu Biaya Pengobatan Anak Yatim Piatu Korban Laka Lantas0
- Wali Kota Lisa Halaby Siap Kawal Program Prioritas Presiden0
“Kami mohon dukungan TP PKK agar dapat membantu mendorong SPPG yang belum melayani MBG 3B, termasuk di Kabupaten Tanah Laut dan Barito Kuala, agar segera melaksanakan layanan tersebut,” kata Farah Adibah pada Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor sebagai upaya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan yang digelar Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Rabu (21/1/2026).
Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat 22,9 persen, berada di atas rata-rata nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting memerlukan penguatan koordinasi serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.
Farah Adibah mengemukakan tentang dana operasional transfer dari bantuan operasional yang mengalami penurunan signifikan. Namun, katanya, dukungan program tetap diperkuat.
“Insya Allah akan ada dukungan anggaran dari Badan Gizi Nasional. Ini menunjukkan komitmen dalam percepatan pencegahan stunting,” ujarnya.
Sementara Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor.
“Sinergi seluruh pemangku kepentingan, khususnya seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), menjadi kunci untuk menjangkau masyarakat Kalimantan Selatan secara lebih luas,” katanya.
Ia menambahkan bahwa TP PKK berkomitmen mendukung perbaikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang telah disiapkan.
“Kami berharap agar seluruh pihak dapat segera berkoordinasi untuk turun langsung ke lapangan dalam program pencanangan penurunan stunting, termasuk meninjau dapur MBG, khususnya MBG 3B,” kata Fathul Jannah. (red/Humas BKKBN Kalsel)


Baca Lainnya :
- Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0
- Asri-Praya Ditarget Selesaikan Bangunan Tahap I Jembatan Pulau Laut Sepanjang 400 M,Selama 175 Hari0
Berita BANJARBARU














