- Perkuat Implementasi Pembangunan Adil dan Inklusif, BPSDMD Kalsel Gelar Pelatihan PUG bagi ASN
- Pemprov Kalsel Koordinasikan Penetapan Status Siaga Karhutla
- Pemprov Dukung Peranan Strategis IAI Kalsel dalam Pembangunan Tata Kelola Keuangan Banua
- Menkomdigi: Tidak Semua Platform Digital Layak Diakses Bebas Oleh Anak
- Puluhan Tokoh Nasional Raih Anugerah Sahabat Pers dan Pin Emas Dalam Konvensi Nasional SMSI
- Pemprov Kalsel Dorong Percepatan Pembangaun Kawasan Perdesaan, Kotabaru Masuk Prioritas
- Polda Kalsel Berhasil Ungkap Kasus Penganiayaan dan Pembunuhan Serta Tangkap 26 Tersangka
- Pemprov Kalsel Perkuat Investasi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- TERTAWA, Pembuatan Sertifikat Tanah Wakap Gratis di Bumi Saijaan
- Pemprov Kalsel Komitmen Integrasikan Ekonomi Biru Dalam RPJMD 2025-2029
Tanggapan Kadis PUPR Kotabaru Soal Proyek dan Tuntutan me Non Job kan

Keterangan Gambar : Kadis PUPR Kotabaru, Suprapti Tri Astuti didampingi kuasa hukumnya, Noor Ipansyah,SH.MH.
Kotabaru, Borneopos.com - Melalui kuasa Hukum pribadi sekaligus Dinas. Noor Ipansyah,SH.MH. Kadis PUPR Kotabaru, Suprapti Tri Astuti menyampaikan bahwa "silakan saja ada pihak-pihak yang melaporkan proyek-proyek yang ada di Dinas PUPR, itu juga merupakan fungsi kontrol publik, nanti apabila diminta klarifikasi sama pihak APH akan kami sampaikan perihal tersebut apa ada nya. Kami rasa Dinas PUPR sudah melaksanakan segala sesuatunya sesuai prosedur juklak juknis yang ditentukan sesuai aturan yang berlaku" ujar Ipansyah lewat pesan WhatsApp, Rabu (12/3/2025).
Baca Lainnya :
Mengenai tuntutan "me Non jobkan" dikarenakan penyelidikan, kuasa hukum menyampaikan bahwa kalau urusan jabatan itu sepenuhnya wewenang pak Bupati, dan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kinerja Dinas PUPR.
Dan mengenai dikatakan dikarenakan proses penyelidikan perkara, itu terlalu dini, terlalu dipaksakan, terkesan memaksakan kehendak.
Baca juga :
https://borneopos.com/soal-dugaan-korupsi-lsm-bp3kri-akan-bersurat-ke-bupati-kotabaru-minta-kadis-pupr-tuti-di-non-job
Suatu laporan yang disampaikan itu ada proses prosedurnya tidak serta merta dikatakan penyelidikan.
Prosedurnya harus dimulai dulu dengan klarifikasi, kalau memang diperlukan maka dilakukan penelitian dulu, dan itu butuh waktu yang tidak cepat, kemudian kalau dianggap layak jadi perkara baru dilaksanakan penyelidikan, nanti setelah itu baru diterbitkan surat perintah penyelidikan.
Jadi apa yang dituntut sama LSM BP3KRI tersebut merupakan tuntutan yang mengada-ada saja, terkesan hanya menyerang pribadi ibu Kadis secara pribadi dan tendensius. Kalau tidak terbukti bisa berakibat hukum bagi yang menyampaikan ini. (rilis)
Baca Lainnya :
- Lagi, Polres Kotabaru Bekuk Penjual Zenith0
- Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0
Berita Kotabaru
