Pemprov Kalsel Koordinasikan Penetapan Status Siaga Karhutla



Banjarbaru, Borneopos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) akan segera menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat untuk menetapkan status siaga atau kedaruratan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), guna memperkuat sinergi dan koordinasi bantuan lintas sektor. 

Baca Lainnya :

• Pemprov Dukung Peranan Strategis IAI Kalsel dalam Pembangunan Tata Kelola Keuangan Banua0
• Pemprov Kalsel Dorong Percepatan Pembangaun Kawasan Perdesaan, Kotabaru Masuk Prioritas0

Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim menyampaikan sikap Pemprov Kalsel atas arahan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni dalam rapat monitoring situasi terkini karhutla secara virtual di Command Center Kalsel, Banjarbaru, Senin (28/7/2025).

Menurutnya, secara umum kondisi karhutla di Kalsel saat ini belum dalam kategori kedaruratan, jika dibandingkan dengan daerah prioritas lain di Indonesia. Namun, ia mengakui bahwa langkah antisipatif harus segera dilakukan, terlebih mengingat prediksi BMKG terkait potensi peningkatan kekeringan hingga akhir Agustus 2025.

“Hari ini kita menyampaikan laporan terkini dari daerah. Kondisinya memang belum masuk kategori darurat, tetapi kita diminta oleh Pak Menteri untuk segera menetapkan status, apakah siaga, darurat, atau lainnya. Ini penting agar bantuan dari pusat bisa terkoordinasi dengan baik,” ujar Muslim.

Ia menyebutkan bahwa Pemprov Kalsel akan segera melaporkan perkembangan ini kepada Gubernur Kalsel, Muhidin, untuk kemudian ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

“Ini akan segera kita tindak lanjuti. Status akan ditentukan melalui rapat koordinasi. Intinya, melihat tren kekeringan yang diprediksi meningkat di bulan Agustus, maka kita harus segera mengambil langkah-langkah terstruktur untuk mempercepat penanganan di lapangan,” tegasnya.

Terkait harapan dari pemerintah pusat, Muslim menambahkan bahwa penentuan status siaga atau kedaruratan harus didasari oleh kriteria dan data valid dari daerah. Koordinasi intensif dengan kabupaten/kota sangat diperlukan agar setiap wilayah bisa menyampaikan kondisi aktual di lapangan.

“Saat ini baru dua kabupaten yang sudah menetapkan status siaga, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Banjarbaru. Kita akan dorong daerah lain juga untuk segera melakukan hal serupa sesuai kondisi masing-masing,” jelasnya. (red/MCKalsel)

Baca Lainnya :

• Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0
• Asri-Praya Ditarget Selesaikan Bangunan Tahap I Jembatan Pulau Laut Sepanjang 400 M,Selama 175 Hari0