Opini | Pawang Bencana?

Oleh: Noorhalis Majid

Pidato Gubernur Kalimantan Selatan yang lagi viral di media sosial, terkait antisipasi rob dan hujan dengan lebih sering menyelenggarakan kegiatan, agar pawang hujan dapat memindahkan hujan ketempat lain, termasuk hujan di gunung-gunung, sehingga kalau Januari ini bisa dilewati, Kalimantan Selatan akan terhindar dari banjir. Saya yakin, hal tersebut hanya bercanda, bukan suatu pernyataan serius, apalagi berdasarkan pertimbangan ahli dan para stafnya yang pintar-pintar.

Baca Lainnya :

• Tingkatkan Minat Baca, Dispersip Kalsel Hadirkan Spot Baca Digital di 10 Titik Strategis0
• 2026, Disdag Kalsel Fokus Peningkatan Ekspor dan Perluas Akses Pasar Luar Negeri0

Di sekeliling Gubernur ada banyak orang pintar, bahkan dengan kuasa dan uangnya, Gubernur dapat memanggil orang paling pintar se dunia, untuk membantu memikirkan bagaimana Kalimantan Selatan dapat siaga terhadap bencana dan tidak berulang, entah tiap tahun atau siklus empat tahunan bencana.

Karena staf dan tenaga ahlinya banyak dan pintar-pintar, pasti sudah ada yang memberi tahu Gubernur, bahwa sebab utama dari bencana ini, kalau airnya dari gunung, karena hutan dan gunung yang dahulu sangat lebat, sekarang sudah jadi kawah-kawah raksasa yang kedalaman lubangnya, sudah melebihi laut Jawa. 

Pasti juga sudah tahu, hutan-hutan yang nampak hijau itu, sebagian besarnya adalah kebun kelapa sawit yang tidak mampu menahan debit air, karena panjang akarnya maksimal hanya satu meter. Air akan lewat saja, tidak tertampung oleh akar. 

Maka untuk memastikan apakah rusaknya hutan disebabkan pertambangan batubara dan perkebunan kelapa sawit, pasti sudah ada yang menyarankan kepada Gubernur, agar semua perusahaan yang ada di hulu tersebut, dilakukan audit lingkungan, dan audit tersebut dilakukan secara terbuka, transparan, agar masyarakat dapat berpartisipasi. 

Sementara kalau rob, tentu juga sudah ada yang membisiki, bahwa hal tersebut karena perubahan iklim, akibat pola pengelolaan lingkungan yang tidak ramah dan tidak berkelanjutan. 

Maka yang lebih penting, adalah antisipasi dan penanganan yang komprehensif dari hulu hingga hilir. 

Tentu juga sudah ada yang memberi tahu, bahwa penanganan komprehensif lintas kabupaten dan kota, merupakan tanggungjawab Gubernur, untuk mengkoordinasikan seluruh kepala daerah, bukan tanggung jawab pawang hujan.

Pasti sudah ada yang menyarankan, agar di wilayah hulu sejak sekarang segera dilakukan reboisasi besar-besaran, bukan sekedar serimonial di sejumput lahan yang tidak bermakna. Bukankah sudah memperoleh kompensasi dana karbon? Manfaatkan semaksimal mungkin dana tersebut, agar bermakna bagi perbaikan lingkungan. Gubernur terdahulu mengistilahkannya “revolusi hijau”, walau hal tersebut suatu peristilahan yang salah kaprah. Tapi maksudnya dapat dipahami, ada gerakan penanaman pohon sehingga lahan-lahan kritis kembali menjadi hutan. Gugat dan ambil dana reboisasi dari pusat, kerjakan proyek reboisasi dengan sungguh-sungguh tanpa korupsi. 

Pun terhadap sungai-sungai, yang melintas dari hulu hingga hilir. Tentu juga ada staf yang sudah menyampaikan, supaya diberlakukan manajemen DAS (Daerah Aliran Sungai). Dengan satu manajemen pengelolaan, tidak ada satu kabupaten pun yang berani menghambat aliran sungai, karena tidak mengerti betapa pentingnya menjaga luas dan dalam sungai, guna mengalirkan air yang tumpah di gunung-gunung saat curah hujan tinggi. Bila dimungkinkan, ditambah sejumlah bendungan, DAM, sebagai alat pengendali banjir. Periksa kembali dokumen pengelolaan sungai yang sudah diwariskan Ir. Pangeran Muhammad Noor, putra daerah yang sangat ahli dalam soal pengelolaan sungai.  

Di wilayah hilir, yakin sudah ada yang memberi tahu, agar Gubernur dapat membantu percepatan normalisasi sungai dan kanal-kanal. Lanskap sungai yang sudah ada sejak zaman Hindia Belada, boleh dibuka kembali, sehingga 10 kanal yang pernah mereka bangun, kembali dihidupkan dan segera enyahkan semua bangunan yang menutupinya. Upaya ini perlu power kekuasaan, agar tegas terhadap aturan. Termasuk penegakkan Perda Rumah Panggung, sehingga seluruh bangunan, menyediakan ruang bagi resapan air. 

Gubernur melalui Lembaga Budaya Banjar, dapat pula menghidupkan kembali budaya sungai, agar warga Banjar kembali paham bahwa nenek moyangnya dahulu kreator sungai yang sangat handal dengan membuat anjir, saka, antasan, handil, dan lain-lain. Bukan sebaliknya, mematikan sungai dengan tumpukan sampah dan bangunan yang merampas luasan sungai. 

Peran Gubernur sangatlah strategis, mengkoordinasikan seluruh daya dan upaya, memanfaatkan potensi para ahli, agar hujan dan rob, tidak berubah menjadi bencana. 

Kalau pun tetap mengandalkan pawang, sekalian saja pawang bencana, yang mampu memindahkan bencana hanya kepada para pelaku perusak lingkungan yang arogan memperkaya diri sendiri. (nm)

Baca Lainnya :

• GPIB Immanuel Kotabaru Jadi Tuan Rumah Porseni Pelkat PKB Mupel Kalsel-Teng Tahun 20250
• Lamban Dimulai, Proyek Multiyears Jembatan Semayap Senilai Rp. 9,2 M di Protes Warga0