Kasus Stunting di Samarinda Capai 18 Ribu, Pemkot Akui Ada Kendala di Lapangan

Reported By Pimred Borneo Pos 17 Apr 2025, 16:11:20 WIB KALTIM

Kasus Stunting di Samarinda Capai 18 Ribu, Pemkot Akui Ada Kendala di Lapangan

Keterangan Gambar : RDP Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Kesehatan, Kamis (17/4/2025).

Samarinda, Borneopos.com — Di tengah upaya pemerintah menurunkan angka stunting, Kota Samarinda masih menghadapi tantangan besar. Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kota Samarinda, tercatat sebanyak 18.039 kepala keluarga (KK) di kota ini terdampak stunting.

Kasus terbanyak berada di Kecamatan Sungai Kunjang, sementara yang paling sedikit di Kecamatan Samarinda Kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DP2KB Kota Samarinda, Isfihani, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Hearing Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Kesehatan, yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda, Kamis (17/4/2025).

“Kami berupaya keras supaya seluruh kasus bisa kita intervensi. Namun memang di lapangan ada sejumlah kendala. Misalnya, saat ingin mewujudkan jamban sehat, terkadang tidak bisa kami tindak lanjuti karena warga yang hendak diintervensi bukan pemilik rumah, melainkan penyewa,” ujar Isfihani.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda, Irama Fitamina Madjid, menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan berbagai langkah untuk menekan angka stunting, termasuk melalui hasil pengukuran dan pemantauan selama tiga tahun terakhir, yakni pada 2022, 2023, dan 2024.

Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi kejadian gizi buruk pada balita.

“Faktor determinan di antaranya adalah kepemilikan JKN atau BPJS, akses air bersih, ketersediaan jamban sehat, status imunisasi, kecacingan, riwayat kehamilan ibu, penyakit penyerta, serta kebiasaan merokok anggota keluarga,” terang Irama.

Ia menambahkan, Dinas Kesehatan telah menjalankan 11 intervensi spesifik sebagai upaya percepatan penurunan stunting di Samarinda.

Langkah-langkah itu meliputi skrining anemia pada remaja putri, pemberian tablet tambah darah, pemeriksaan kehamilan, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronis, pemantauan pertumbuhan balita, pemberian ASI eksklusif, serta makanan tambahan berbasis protein hewani bagi baduta.

“Semua program ini dijalankan secara berkelanjutan dan terintegrasi antarinstansi agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat,” tutupnya. (ted/ADV)