DP3AKB Bekerjasama dengan PKK Provinsi Kalsel Perkuat Pencegahan Perkawinan Anak Melalui Sosialisasi



Kalsel, Borneopos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) terus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan Sosialisasi Cegah Perkawinan Anak (CEPAK) Tahun 2026 yang dilaksanakan bersinergi dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan.

Baca Lainnya :

• Pemprov Kalsel Intensif Awasi Harga Pangan, Siapkan Pasar Murah Antisipasi Kenaikan Komoditas0
• Bakesbangpol Kalsel Ajak Pelajar Jadi Generasi Digital Cerdas Tangkal Hoaks dan Radikalisme0

Kegiatan tersebut menjadi wadah untuk meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat peran TP PKK kabupaten/kota dalam menyusun strategi dan program pencegahan perkawinan anak di wilayah masing-masing. Selain memperoleh wawasan dan informasi terkini, para peserta juga diajak berbagi pengalaman serta mempelajari praktik-praktik terbaik (best practice) yang telah berhasil diterapkan di sejumlah daerah.

Kepala DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah, mengatakan sinergi dengan TP PKK merupakan langkah strategis karena organisasi tersebut memiliki jaringan hingga tingkat desa dan kelurahan sehingga mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

“Kegiatan ini merupakan kolaborasi DPPPAKB bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan melalui program CEPAK yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kami mengundang anggota PKK dari seluruh kabupaten dan kota agar memperoleh wawasan, informasi, sekaligus mampu menyusun program maupun melakukan evaluasi terhadap kasus-kasus perkawinan anak di daerah masing-masing,” ujar Husnul di Banjarmasin, Senin (20/7/2026)

Menurutnya, pencegahan perkawinan anak tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor agar penanganannya lebih komprehensif dan berkelanjutan.

“Kami berharap setelah mengikuti sosialisasi ini, para peserta dapat mengimplementasikan berbagai informasi dan contoh praktik baik yang diperoleh di daerahnya masing-masing. Pencegahan perkawinan anak harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama melalui KUA, pemerintah daerah, hingga tokoh masyarakat dan seluruh elemen yang ada di lingkungan mereka,” jelasnya.

Husnul menegaskan, melalui kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah, TP PKK, serta berbagai pemangku kepentingan, diharapkan angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan dapat terus ditekan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan generasi yang sehat, berkualitas, terlindungi, dan mampu menyongsong Indonesia Emas 2045.(red/mcksl)

Baca Lainnya :

• Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
• Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250