- Karhutla Dekati Ring 1 Bandara Syamsudin Noor, Tim Gabungan Berjibaku Padamkan Api
- BPKAD Kotabaru Gelar Sosialisasi Perda Tentang Pengelolaan BMD dan Bimtek E-BMD
- Pemprov Kalsel dan MUI Bersinergi, Dorong Penguatan Kerukunan Umat di Banua
- Api Masih Membara di Bawah Gambut, Muhidin Bagi Tugas Satgas Agar Lebih Terarah
- Disperkim Kalsel Gandeng Perbankan Cari Skema Pembiayaan Rumah Khusus Korban Bencana
- Indocement Tarjun Salurkan Bantuan Air Bersih di Tengah Kemarau Extrim
- Wisata Hutan Mangrove Desa Langadai, Benteng Penjaga Abrasi
- Bupati Kotabaru Dorong Penguatan Sinyal dan Pembangunan BTS di Wilayah Blankspot
- Layanan Bercerita Anak Dispersip Kotabaru Hadir Di Pulau Laut Tengah
- Pemkab Kotabaru Launching Gebyar Panutan Pajak 2026
Warga Keluhkan Biaya Rujukan Mahal, Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Beri Respon Cepat

Keterangan Gambar : Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi.
Kotabaru Borneopos.com - Keluhan warga Kecamatan Pulau Sembilan terkait tingginya biaya transportasi laut untuk merujuk pasien darurat mendapat respon positif dari Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi.
Baca Lainnya :
- Agus Subejo Apresiasi Pimpinan DPRD Kotabaru Yang Turun Langusng Cek Jalan Rusak0
- Disparpora Kotabaru Tekankan Pegembangan Kepariwisataan dan Kepemudaan pada Program 20270
Hal tersebut disampaikan Abu Suwandi kepada awak media, Sabtu (7/3/2026). Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti keluhan masyarakat tersebut agar ke depan pelayanan bagi warga, khususnya dalam kondisi darurat, dapat lebih terbantu.
Menurutnya, persoalan biaya transportasi laut yang tinggi sering terjadi ketika tidak ada kapal perintis yang beroperasi. Kondisi ini membuat warga harus menggunakan transportasi alternatif dengan biaya yang cukup besar untuk membawa pasien ke rumah sakit di Kotabaru.
Abu Suwandi juga menjelaskan bahwa saat ini pengadaan kapal kayu tidak lagi diperbolehkan. Namun demikian, pihaknya akan tetap berupaya mencari solusi agar kebutuhan transportasi masyarakat tetap bisa terpenuhi.
Ia menambahkan, bantuan tersebut nantinya akan diupayakan melalui berbagai jalur, baik melalui pokok-pokok pikiran (pokran) dewan maupun melalui program sektoral pemerintah.
Respon positif dari Ketua Komisi II DPRD Kotabaru tersebut menjadi angin segar bagi warga Pulau Sembilan yang selama ini mengeluhkan mahalnya biaya transportasi laut, khususnya saat harus merujuk pasien dalam kondisi darurat.(red/ril)
Baca Lainnya :
- Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
- Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250












