- Opini | Advokasi dan Kerja Kolaborasi Iklim Usaha
- Pra Musrenbang, Banjarbaru Matangkan Strategi Penanganan Stunting
- Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Phishing Lintas Negara, Raup Keuntungan Hingga Rp25 Miliar
- Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Kering, BMKG Dorong Kesiapsiagaan Lintas Sektor
- Pemprov Kalsel Dorong Sinergi Forum Kerukunan Umat Beragama Hadapi Dampak Krisis Global
- Klarifikasi HOAX Disbunnak Kalsel Soal Sertifikat Veteriner
- Kadisparpora Kotabaru Ajak Warga Kembangkan Pariwisata Bumi Saijaan
- Awalludin Ucapkan Selamat atas Pelantikan Pengurus DPD KNPI Kalsel 2026–2029
- Forum Kemitraan IKM Se-Kalsel Perkuat Jaringan Usaha dan Akses Pasar Industri Lokal
- Dispersip Kotabaru Gelar Story Telling, Program Perdana Literasi Anak Tahun 2026
Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Dorong Optimalisasi Pemerintahan Digital

Keterangan Gambar : Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Pokja 3 Bidang Administrasi Umum, Ibnu Sina.
BANJARBARU, BORNEOPOS.COM - Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Pokja 3 Bidang Administrasi Umum, Ibnu Sina, mendorong agar implementasi pemerintahan digital di Kalsel dapat berjalan optimal dan merata hingga ke seluruh wilayah.
Baca Lainnya :
- BPSB Kalsel Luncurkan Layanan Digital Berbasis QR Code, Permudah Sertifikasi Benih0
- Jelang Musprov 2025, SMSI Kalsel Perkuat Sinergi dan Konsolidasi Pemilihan Kepengurusan Baru0
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Podcast Ngonten Aja! di Kantor Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Selasa (9/9/2025).
Menurut Ibnu, pemerintahan digital sangat penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan transparan.
“Pemerintahan digital bukan hanya memindahkan berkas kertas menjadi digital, tetapi juga mengubah pola pikir dan perilaku birokrasi agar lebih responsif dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Ibnu turut memaparkan hasil Survei Pemerintahan Digital di Indonesia, yang menunjukkan bahwa implementasi pemerintahan digital di Pulau Kalimantan sudah mencapai angka di atas 70 persen.
“Dari total tersebut, posisi Kalsel berada di tengah-tengah. Karena itu, saya mendorong agar pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan penyedia layanan internet agar digitalisasi merata, khususnya di daerah pulau seperti Kotabaru dan wilayah yang akses daratnya masih sulit,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ibnu mengungkapkan bahwa Tim Tenaga Ahli Gubernur Pokja 3 telah menyusun sejumlah rekomendasi untuk memperkuat penerapan pemerintahan digital di Kalsel.
“Salah satu rekomendasi kami adalah memaksimalkan penggunaan akun media sosial resmi OPD lingkup Pemprov Kalsel, termasuk akun resmi Gubernur dan Wakil Gubernur, agar masyarakat mengetahui program dan kinerja pemerintah,” jelasnya.
Selain itu, ia berharap seluruh layanan digital di lingkungan Pemprov Kalsel dapat terintegrasi sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat.
“Ke depan kita harapkan adanya super apps, dimana semua layanan digital terintegrasi di dalamnya. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu lagi mengunduh aplikasi berbeda atau log in ulang ketika ingin mengakses berbagai layanan,” pungkasnya. (Red/MCKalsel)

Baca Lainnya :
- Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
- Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250





_(1).png)






