- Ketua DPK APINDO Kotabaru, Putra: APINDO Menjadi Rumah Bersama Para Pengusaha
- Ketua DPRD Kotabaru Hadiri Pengukuhan DPK APINDO Kotabaru periode 2026–2031
- WALHI Sebut RSPO is Greenwashing! Buyers Diminta Hentikan Pembelian Dari Pemasok Terkait Karhutla
- Wawali Banjarbaru Mundur! Ketua GMPD: Pengganti Harus Dari Partai Koalisi dan Dekat Kepada Warga
- WALHI Kalsel Desak KLH Buka Data 335 Perusahaan yang Diinvestigasi Terkait Karhutla
- Pemkab Kotabaru dan Kementerian ATR/BPN Bahas Potensi Pengembangan Serongga
- Diskusi Kritis di Banjarbaru, Djarot PDIP: Anak Muda Diam, Politik Akan Dikuasai Orang Tidak Waras
- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, WALHI Region Kalimantan Tantang Polri Penjarakan Direkturnya!
- Pelantikan KNPI Kotabaru Periode 2026–2029, Pemuda Diajak Bersatu dan Berkontribusi untuk Daerah
- Pengurus KNPI Kotabaru Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Kadisparpora: Kami Siap Kolaborasi
LSM AKGUS Soroti Kinerja Dinas PUPR, Bang Tungku: Kami Akan Demo Kantor Bupati

Keterangan Gambar : Ketua LSM AKGUS, Hardiyandi (Bang Tungku) saat orasi didepan kantor DPRD Kotabaru, Kamis (4/9/2025).
Kotabaru, Borneopos.com - "Kami akan Demo kantor Bupati Kotabaru di Sebelimbingan pada tanggal 15 September 2025 untuk menyampaikan aspirasi," ucap Bang Tungku kepada Borneopos.com, Kamis (4/9/2025) di sela-sela unjuk rasa di depan kantor DPRD Kotabaru.
Baca Lainnya :
- Pemkab Kotabaru Tutup Pelatihan Matematika Gasing 20250
- Pengunjuk Rasa Tuntut DPRD dan Pemkab Kotabaru Tertibkan dan Berantas Pertambangan Ilegal0
Bang Tungku menilai banyaknya persoalan pada proyek-proyek yang laksanakan oleh Dinas PUPR Kotabaru.
Selain itu, bang Tunggu juga menyebut Dinas PUPR Kotabaru, yang dipimpin oleh Dinas diduga kuat ada indikasi korupsi.
"Beberapa proyek bermasalah yang ada indikasi korupsi sudah dilaporkan ke Kejaksaan Kotabaru, karena itu kami mendesak pihak Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan secara Transparan," tegas bang Tungku.
Bang Tungku merinci beberapa proyek-proyek yang diduga kuat ada indikasi korupsi, jembatan gendang timburu, pengerjaan jalan Tanjung Semelantakan, pekerjaan jalan di Lalapin dan lainnya.
"Kinerja Dinas PUPR dibawah kepemimpinan Suprapti Tri Astuti sangat mengecewakan," tutup Bang Tungku.
Menutup keterangannya bang Tungku juga menyinggung soal perampasan tanah warga yang ada di Hampang, Sampanahan, Sepapah serta transparansi penggunaan dana dari pulau lari-larian yang di berikan oleh Mubadala. (Red)



Baca Lainnya :
- 35 Anggota DPRD Kotabaru Periode 2024-2029 Resmi Dilantik0
- Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0
Berita Kotabaru


.jpg)









