- Kadisparpora Kotabaru Optimis FBS 2026 Dongkrak Kunjungan Wisatawan dan Kembangkan UMKM
- Disparpora Kotabaru Gelar Diskusi dan Bercerita Foto bertema Magic From the Lens
- Perkuat Kepemimpinan, Kapolresta Samarinda Lantik Wakapolresta Baru
- Pemkab Kotabaru Gelar Jambore Kader Posyandu, Perkuat Peran Kader dalam Tingkatkan Layanan Kesehata
- Dinsos Kalsel Buka Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Angkatan VIII
- Peringati HAN 2026, PPRSAR Mulia Satria Ajak Anak-Anak Rayakan “Sehari Gasan Kanakan Banua Kita”
- Dinsos Kalsel Gelar *Sehari Bersama Anak* 2026, Perkuat Perlindungan Generasi Penerus
- DPKP Kalsel Dampingi Kementan Monitoring LTT di Barito Kuala, Perkuat Swasembada Pangan
- Pemprov Kalsel Tutup PKA Angkatan I 2026, Sekda Dorong Alumni Jadi Agen Perubahan
- FGD Bersama Pensiunan ASN, Pemprov Kalsel Himpun Masukan untuk Kebijakan
Kinerja Buruk Kadis PUPR Kotabaru

Keterangan Gambar : Kadis PUPR Kotabaru, Astuti Tri Suprati (kiri) Muzakir Fachmi (kanan atas)
#OPINI#
Kinerja Buruk Kadis PUPR Kotabaru
Oleh : Muzakir Fachmi (Pemerhati Kebijakan Publik)
Baca Lainnya :
- AKBP Doli M Tanjung Turunkan Personil Edukasi Siswa SMPN 2 Kotabaru Soal Bahaya Pergaulan Bebas0
- Kadinkes Kotabaru : Tidak Ada Kasus Polio Di Kotabaru0
Saya tidak habis pikir dengan performance buruk yang ditunjukkan oleh kadis PUPR Kotabaru sekarang ini.
Banyaknya proyek-proyek besar yang molor pengerjaannya bahkan ada proyek jalan seperti jalan Tarjun yang ditinggal kontraktornya tanpa penyelesaian proyek.
Buruknya kinerja kadis PUPR ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat dan mengganggu keuangan daerah.
Kasus perbaikan jalan Tarjun yang harusnya bisa selesai dengan anggaran APBD harus dibatalkan dan diganti dengan menggunakan anggaran dari kompensasi batubara yang semestinya dapat digunakan untuk proyek lainnya.
Kalau kita menggunakan metode Performance Appraisal yang dikemukakan oleh Mathias dan Jackson (2006) maka kita melihat ketidaksesuaian antara rencana strategis dengan manajemen kinerja yang dilakukan oleh dinas PUPR sehingga berdampak mangkrak dan molornya sejumlah proyek.
Di sisi lain, kalau kita kaitkan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Aguinis (2009) dalam mengukur kinerja melalui pendekatan hasil kerja (result) dan pendekatan perilaku kerja maka kita bisa simpulkan bahwa hasil kerja yang buruk dari dinas PUPR tidak terlepas dari lemahnya manajemen pengawasan atau memang karena adanya pihak-pihak lain yang mengatur proyek-proyek tersebut sehingga penyelesaian proyek tidak sesuai dengan yang ditargetkan.
Kotabaru, 24 Juli 2024
Baca Lainnya :
- Truck Bawa Beras Bulog 10 Ton Dari Banjamasin, Terbalik Di Kotabaru0
- Gerak Cepat, AKBP Doli M Tanjung Turunkan Personil Cek TKP Kebakaran Di Desa Gunung Sari0
Berita Kotabaru










