- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, WALHI Region Kalimantan Tantang Polri Penjarakan Direkturnya!
- Pelantikan KNPI Kotabaru Periode 2026–2029, Pemuda Diajak Bersatu dan Berkontribusi untuk Daerah
- Pengurus KNPI Kotabaru Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Kadisparpora: Kami Siap Kolaborasi
- Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Ancam Demo Gubernur Kaltim pada 4 Nopember 2026
- Pemprov Kaltim Ikuti Rakornas TPAKD 2026
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Kotabaru Bagikan Bonus Bagi Atlet Juara Porprov 2025
- Pemprov kalsel Dorong Penyusunan RUU Kab/Kota untuk 4 Wilayah di Banua
- Ditengah Lesunya Ekonomi, Warga Kotabaru Harus Beli Air Bersih Rp. 120 Ribu per Tandon
- Pemkab Kotabaru Promosikan Wisata Alam Mamake Lewat Trail Run Tahura Sebatung
- Festival Akrab 2026, Pemkab Kotabaru Dorong Kreativitas Jadi Peluang Ekonomi
Kinerja Buruk Kadis PUPR Kotabaru

Keterangan Gambar : Kadis PUPR Kotabaru, Astuti Tri Suprati (kiri) Muzakir Fachmi (kanan atas)
#OPINI#
Kinerja Buruk Kadis PUPR Kotabaru
Oleh : Muzakir Fachmi (Pemerhati Kebijakan Publik)
Baca Lainnya :
- AKBP Doli M Tanjung Turunkan Personil Edukasi Siswa SMPN 2 Kotabaru Soal Bahaya Pergaulan Bebas0
- Kadinkes Kotabaru : Tidak Ada Kasus Polio Di Kotabaru0
Saya tidak habis pikir dengan performance buruk yang ditunjukkan oleh kadis PUPR Kotabaru sekarang ini.
Banyaknya proyek-proyek besar yang molor pengerjaannya bahkan ada proyek jalan seperti jalan Tarjun yang ditinggal kontraktornya tanpa penyelesaian proyek.
Buruknya kinerja kadis PUPR ini tentu sangat merugikan bagi masyarakat dan mengganggu keuangan daerah.
Kasus perbaikan jalan Tarjun yang harusnya bisa selesai dengan anggaran APBD harus dibatalkan dan diganti dengan menggunakan anggaran dari kompensasi batubara yang semestinya dapat digunakan untuk proyek lainnya.
Kalau kita menggunakan metode Performance Appraisal yang dikemukakan oleh Mathias dan Jackson (2006) maka kita melihat ketidaksesuaian antara rencana strategis dengan manajemen kinerja yang dilakukan oleh dinas PUPR sehingga berdampak mangkrak dan molornya sejumlah proyek.
Di sisi lain, kalau kita kaitkan dengan pendekatan yang dikemukakan oleh Aguinis (2009) dalam mengukur kinerja melalui pendekatan hasil kerja (result) dan pendekatan perilaku kerja maka kita bisa simpulkan bahwa hasil kerja yang buruk dari dinas PUPR tidak terlepas dari lemahnya manajemen pengawasan atau memang karena adanya pihak-pihak lain yang mengatur proyek-proyek tersebut sehingga penyelesaian proyek tidak sesuai dengan yang ditargetkan.
Kotabaru, 24 Juli 2024
Baca Lainnya :
- Truck Bawa Beras Bulog 10 Ton Dari Banjamasin, Terbalik Di Kotabaru0
- Informasi Pemadaman Listrik Di Pulau Laut, 15 Juni 20240
Berita Kotabaru












