- Pemkab Kotabaru dan Kementerian ATR/BPN Bahas Potensi Pengembangan Serongga
- Diskusi Kritis di Banjarbaru, Djarot PDIP: Anak Muda Diam, Politik Akan Dikuasai Orang Tidak Waras
- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, WALHI Region Kalimantan Tantang Polri Penjarakan Direkturnya!
- Pelantikan KNPI Kotabaru Periode 2026–2029, Pemuda Diajak Bersatu dan Berkontribusi untuk Daerah
- Pengurus KNPI Kotabaru Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Kadisparpora: Kami Siap Kolaborasi
- Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat Ancam Demo Gubernur Kaltim pada 4 Nopember 2026
- Pemprov Kaltim Ikuti Rakornas TPAKD 2026
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, Pemkab Kotabaru Bagikan Bonus Bagi Atlet Juara Porprov 2025
- Pemprov kalsel Dorong Penyusunan RUU Kab/Kota untuk 4 Wilayah di Banua
- Ditengah Lesunya Ekonomi, Warga Kotabaru Harus Beli Air Bersih Rp. 120 Ribu per Tandon
IPKD 2025 : Balangan, Tanah Laut dan HSS Jadi Daerah Terbaik di Kalsel

Keterangan Gambar : Penganugerahan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 kepada kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (10/12/2025).
Banjarbaru, Borneopos.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalsel dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalsel menyerahkan Penganugerahan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024, Tahun Ukur 2025 kepada kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu (10/12/2025).
Baca Lainnya :
- Gabungan LSM Banua Geruduk Kejati Kalsel, Pertanyakan Kasus Mandek dan Tambang Ilegal0
- Lamban Dimulai, Proyek Multiyears Jembatan Semayap Senilai Rp. 9,2 M di Protes Warga0
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Penganugerahan diserahkan secara resmi oleh Kepala BRIDA sekaligus Plt. Kepala Disdukcapil Provinsi Kalsel, Thaufik Hidayat, yang mewakili Gubernur Kalsel, H. Muhidin.
Ia menegaskan bahwa IPKD merupakan bagian dari implementasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 yang mengatur pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah melalui enam dimensi utama.
“IPKD mengukur kesesuaian perencanaan dan penganggaran, alokasi belanja APBD, transparansi, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, hingga opini BPK atas LKPD,” jelas Thaufik.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota yang telah memenuhi standar pengukuran tersebut, serta mendorong agar daerah dengan peringkat baik menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin memperkuat tata kelola keuangannya.
“Setiap rupiah APBD harus dipastikan kebermanfaatannya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, transparansi dan data yang akurat menjadi sangat penting,” tambahnya.
Thaufik juga memberikan penghargaan kepada Tim IPKD provinsi dan kabupaten/kota yang berada di bawah BRIDA/Balitbangda/Bappelitbang atas sinergi dalam proses pengukuran IPKD.
Penerima Penghargaan Tata Kelola Keuangan Daerah Klaster Keuangan Daerah Sangat Tinggi dan Tinggi yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tapin, Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Untuk Peringkat Terbaik IPKD 2025 yaitu Terbaik 1: Kabupaten Balangan, Terbaik 2: Kabupaten Tanah Laut dan Terbaik 3: Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Thaufik juga mengajak seluruh OPD dan pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi lintas sektor dengan memastikan validitas data dan pelaksanaan proses pengukuran sesuai standar.
“Melalui kolaborasi dan kerja bersama, kita dapat meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Dengan penghargaan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap seluruh daerah semakin termotivasi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat. (red/MC)


Baca Lainnya :
- Disdag Kalsel Dukung Koperasi Merah Putih Desa Indrasari, Harga Gas LPG 3 Kg Rp. 18.500 per Tabung0
- Lamban Dimulai, Proyek Multiyears Jembatan Semayap Senilai Rp. 9,2 M di Protes Warga0




.jpg)








