Penyaluran TKD di Kalsel Capai Rp8,33 Triliun, Dukung Percepatan Pembangunan Daerah



Kalsel, Borneopos.com - Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 31 Mei 2026 telah mencapai Rp8,33 triliun atau 45,83 persen dari total pagu sebesar Rp18,17 triliun. Penyaluran tersebut menjadi instrumen penting pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, peningkatan kualitas layanan publik, serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Baca Lainnya :

• Penyaluran KUR Kalimantan Selatan Tembus Rp2,22 Triliun, DJPb Perkuat Pengawasan untuk Dorong UMKM0
• Dari Rawa Menjadi Karya, Museum Lambung Mangkurat Lestarikan Tradisi Purun0

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan bahwa realisasi TKD menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan program pembangunan di daerah berjalan sesuai target.

“Transfer ke Daerah merupakan salah satu instrumen fiskal yang sangat strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan di daerah. Kami terus mendorong pemerintah daerah agar mempercepat pemenuhan persyaratan penyaluran serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat,” ujar Catur, Banjarmasin, Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan capaian per daerah, Kabupaten Hulu Sungai Utara mencatat realisasi penyaluran tertinggi, yakni mencapai 48,55 persen dari pagu. Sementara itu, Kabupaten Balangan menjadi daerah dengan realisasi terendah sebesar 42,59 persen.

Dari sisi jenis transfer, Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi komponen terbesar dengan realisasi sebesar Rp5,26 triliun atau 48,60 persen dari pagu Rp10,82 triliun. Nilai tersebut mencakup sekitar 63,14 persen dari total penyaluran TKD di Kalimantan Selatan dan seluruhnya disalurkan melalui skema block grant.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) telah terealisasi sebesar Rp1,52 triliun atau 37,22 persen dari pagu Rp4,09 triliun. Penyaluran DBH didominasi oleh DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara (Minerba) sebesar Rp1,35 triliun atau 88,67 persen dari total penyaluran DBH.

Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, realisasi hingga akhir Mei 2026 mencapai Rp4,32 miliar atau 7,67 persen dari pagu Rp56,31 miliar. Penyaluran DAK Fisik telah mulai dilakukan oleh Kabupaten Banjar.

Adapun DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp1,17 triliun atau 43,77 persen dari pagu Rp2,67 triliun. Penyaluran terbesar berasal dari Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp658,52 miliar serta Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp410,02 miliar.

Di sisi lain, Dana Desa menunjukkan progres penyaluran yang cukup baik. Hingga 31 Mei 2026, Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp373,17 miliar atau 70,19 persen dari pagu Rp531,65 miliar. Penyaluran tahap pertama masih menyisakan 23 desa dari total 1.871 desa penerima, sedangkan penyaluran tahap kedua telah menjangkau 893 desa di sembilan pemerintah daerah. Hingga akhir Mei, penyaluran tahap kedua masih belum dilakukan di Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Catur menambahkan, Kanwil DJPb Kalimantan Selatan akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemerintah daerah agar proses penyaluran TKD dapat berlangsung tepat waktu dan sesuai ketentuan.

“Kami berharap seluruh pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan. Dengan demikian, transfer yang telah disalurkan dapat memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutup Catur.(red/mcksl)

Baca Lainnya :

• Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
• Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250