PENRAKOTA Puji Komisi II DPRD Kotabaru Yang Merespon Keluhan Nelayan



Kotabaru, Borneopos.com - Berbagai persoalan yang selama ini membelit kehidupan para nelayan di Kabupaten Kotabaru akhirnya dibahas secara terbuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kotabaru. Mulai dari rumitnya pengurusan surat melaut, tingginya harga bahan bakar minyak (BBM), hingga belum meratanya bantuan bagi kelompok nelayan menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Baca Lainnya :

• Siring Laut, Tempat Wisata Pavorit di bulan Ramadhan Nunggu Waktu Bebuka Puasa0
• Pasar Ramadhan, PT Guthrie Produsen Minyak Alif Bagi-Bagi Minyak Goreng Ke Warga Saijaan0

Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Abu Suwandi, mengatakan ada 3 point kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai permasalahan para nelayan yang ada di Kotabaru.

“Jadi ada tiga point dari kesimpulan rapat yaitu satu terkait dari lamanya surat menyurat nelayan, jadi nelayan itu melaut mereka itu ragu-ragu karena setelah turun ke laut mereka akan ditangkap sama pengawas perikanan alasannya kenapa karena surat-surat yang mereka urus itu bisa 3-4 bulan selesai setelah kita teliti kita lihat kita panggil semuanya ternyata memang betul untuk nelayan itu untuk surat menyurat itu tidak segampang yang kita perkirakan” ujarnya Abu, Senin (9/3/2026).

Abu juga menjelaskan yang kedua mengenai BBM.

“Terus yang kedua terkait dengan BBM, jadi BBM itu mereka selama ini membeli 1 drum dengan harga 2.700.000 artinya apa mereka membeli itu kan sebarusnya nelayan-nelayan ini mendapat subsidi, mereka malah membeli harga 13.500 per liter berarti harga industri nah itu yang menjadi pertanyaan ke Dinas perikanan tadi, Ternyata sudah kita tanyakan ke Dinas perikanan mereka bilang koutanya tidak cukup nah makanya kita memberi solusi akan kouta itu akan dibagi rata dan akan ada namanya penambahan SB bahan baru otomatis Kouta akan bertambah dengan sendirinya itu harapan kami” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan yang ketiga terkait masalah bantuan-bantuan para nelayan.

“Terus yang ketiga mengenai bantuan-bantuan, jadi ada beberapa kelompok nelayan itu selama 25 tahun mereka  melaut di Kotabaru mereka belum pernah disentuh yang namanya bantuan, saat kita teliti ternyata memang ada bantuan yang masuk pemerintah daerah maupun dari provinsi ternyata aksesnya ke masyarakat nelayan tradisional untuk nelayan yang menengah ini tidak masuk jadi ini lagi didata supaya bantuan itu bisa merata” ungkapnya.

Persatuan Nelayan Rantau Kotabaru Tanah Bumbu (Penrakota) Ansyar, Mengatakan terkait hasil rapat semuanya direspon dengan baik oleh DPRD Kotabaru.

“Menurut saya hasil rapat ini alhamdulillah dari tuntutan yang kami sampaikan itu semuanya bisa direspon baik dengan pimpinan mengenai surat menyurat, BBM dipermudah dan kita menantikan kedepannya hasilnya”. Tuturnya. (red/paridah)

Baca Lainnya :

• Laka Lantas Depan Kantor KPUD Kotabaru, Korban Dikabarkan Meninggal Dunia0
• Kotabaru Miliki UMK Tertinggi Dari Empat Kabupaten Yang Ditetapkan Gubernur Kalsel Tahun 20250