- Ketua DPK APINDO Kotabaru, Putra: APINDO Menjadi Rumah Bersama Para Pengusaha
- Ketua DPRD Kotabaru Hadiri Pengukuhan DPK APINDO Kotabaru periode 2026–2031
- WALHI Sebut RSPO is Greenwashing! Buyers Diminta Hentikan Pembelian Dari Pemasok Terkait Karhutla
- Wawali Banjarbaru Mundur! Ketua GMPD: Pengganti Harus Dari Partai Koalisi dan Dekat Kepada Warga
- WALHI Kalsel Desak KLH Buka Data 335 Perusahaan yang Diinvestigasi Terkait Karhutla
- Pemkab Kotabaru dan Kementerian ATR/BPN Bahas Potensi Pengembangan Serongga
- Diskusi Kritis di Banjarbaru, Djarot PDIP: Anak Muda Diam, Politik Akan Dikuasai Orang Tidak Waras
- 20 Korporasi Tersangka Karhutla, WALHI Region Kalimantan Tantang Polri Penjarakan Direkturnya!
- Pelantikan KNPI Kotabaru Periode 2026–2029, Pemuda Diajak Bersatu dan Berkontribusi untuk Daerah
- Pengurus KNPI Kotabaru Periode 2026–2029 Resmi Dilantik, Kadisparpora: Kami Siap Kolaborasi
Besok, Dewan Pengupahan Kotabaru Akan Tetapkan UMSK 2025 Di Gedung DPRD

Keterangan Gambar : (atas) Massa SERBUSAKA didepan Kantor DPRD, (bawah) Halim dan Yanti Disnakertrans Kotabaru, (16/12/24)
Kotabaru, Borneopos.com -- DPRD Kabupaten Kotabaru laksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Aliansi Serikat Buruh Sawit Kalimantan (SERBUSAKA) di gedung DPRD Kotabaru terkait UMK dan UMSK Kotabaru Tahun 2025 serta tuntutan pelaksanaan struktur dan skala upah bagi buruh sawit, Senin (16/12/2024).
Baca Lainnya :
- Kabag Ops Polres Samosir Paparkan Kesiapan Operasi Lilin Toba 2024 0
- Pemkab Kotabaru Sukses Gelar Trail Game Hayau Barait X0
Rapat RDP yang berangsung sengit ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti, Wakil Ketua Awaludin, dan dihadiri anggota DPRD Kotabaru, Disnaketrans serta Aliansi SERBUSAKA yang terdiri dari gabungan beberapa serikat pekerja FSP Minamas, ASD, FSPPP SPSI, FSMP Pamukan, FSPM Sinarmas Kalsel, FSP-BUN, Rajawali EHP.
Aliansi SERBUSAKA melalui juru bicaranya, Harun mendesak pemerintah melalui dewan pengupahan (DP) Kabupaten Kotabaru untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Tahun 2025.
"Waktu penetapan UMSK 2025 sudah sangat mepet, yaitu 3 hari lagi, jadi kami meminta agar UMSK Kotabaru di tetapkan hari ini, dan kami pulang harus membawa hasil," tegasnya, Senin (16/12/24) dan disambut aplaus oleh rekannya.
Dikesempatan yang sama, anggota DPRD Kotabaru dari fraksi Nasdem, Hj Alfisah mengatakan sangat mendukung perjuangan para buruh menuntut di tetapkannya UMSK 2025.

"Saya sangat mendukung perjuangan kawan-kawan Aliansi, jadi pimpinan DPRD mohon memberikan waktu kepada Dewan Pengupahan untuk rapat di ruang Ketua DPRD untuk merumuskan dan menuntaskan soal UMSK 2025 ini," ucapnya.
Mendengar usulan dari peserta rapat, Ketua DPRD Kotabaru lantas mengambil sikap dengan menskor RDP, sembari memberikan kesempatan kepada perwakilan pemerintah dan perwakilan organisasi buruh untuk berdiskusi terkait penetapan UMSK 2025.
Rapat berlangsung singkat, dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Kotabaru, Kabag Ops Polres Kotabaru dan perwakilan Organisasi Buruh, Kepala Disnakertras, Halim Perdana Putra menyampaikan hasil kesepakatan, bahwa besok sekitar jam 11 akan dilaksanakan penetapan UMSK Kotabaru Tahun 2025.
Senada dengan Halim, Mediator Hubungan Industrial pada Disnaketras Kotabaru Yanti Rosalinda Sinaga bahwa angka UMSK akan di tetapkan besok oleh dewan pengupahan.
"Hari ini, kami sudah berkomunikasi dan melayangkan undangan kepada pengusaha sektoral untuk hadir besok, guna membahas penetapan UMSK Kotabaru 2025, mudahan besok kita mendapatkan hasil terbaik," Ucapnya.(red)



Baca Lainnya :
- 35 Anggota DPRD Kotabaru Periode 2024-2029 Resmi Dilantik0
- Jembatan Pulau Laut Dilanjut, Anggaran 2024 APBD Kalsel 295 M Dan Kotabaru 100 M, Pelaksana Asri-Pra0
Berita Kotabaru


.jpg)









